Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Pemerintah Kabupaten Mamasa hampir dipastikan tidak membuka perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020. Hal itu dikarenakan anggaran Pemerintah Mamasa sudah sangat banyak digunakan untuk menggaji ASN.
Jumlah PNS di kabupaten Mamasa mencapai sekitar 6.000 lebih, untuk penggajian ASN, 85 persen Dana Alokasi Umum (DAU) lari ke penggajian ASN.
“Saya belum tahu persis (penerimaan) karena BKD baru pulang. Kalau memang ada penerimaan, paling sedikit, itu pun hanya guru dan kesehatan. Alasan kedua karena memang dana kami itu sudah terlalu banyak ke pegawai negeri, 58 persen DAU itu masuk ke gaji PNS,” kata Bupati Kabupaten Mamasa Ramlan Badawi kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
Jadi, kata dia, apa yang mau digunakan untuk gaji ASN baru kalau semua lari ke gaji ASN. Sementara terlalu banyak yang dibenahi di Mamasa, maka harus mengirit soal itu.
“Sekalipun sebenarnya stok dari kebutuhan terutama guru dan kesehatan masih dibutuhkan. Apa yang kami lakukan untuk mengefektifkan yang ada, melakukan pemerataan sambil mengejar supaya tahun-tahun berikutnya bisa terima lebih banyak lagi. Itu hanya alasan keuangan,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris DP mengatakan, biasanya tidak adanya kuota CPNS di sebuah kabupaten dikarenakan keterlambatan dari daerah.
“Karena itu Kemenpan RB itu memberikan batas waktu pada saat pengusulannya,” kata dia.
Namun untuk dua kabupaten yang tak mendapat kuota CPNS, Mamuju Tengah (Mateng) dan Mamasa, jelas dia, bisa saja terlambat mengusulkan kebutuhan CPNS atau bisa karena dihitung kecukupan pegawai negerinya, sudah cukup.
Foto: UPT BKN Mamuju
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com