Perihal Pendirian Kerajaan Balanipa Mandar

Periode II Era Tomeppayung

Transformasi sistem pemerintahan pada masa Tomeppayung

1. Pelambagaan appe banua kayyang dari penguasa distrik (banua) menjadi dewan Adat tertinggi, menjadi Hadat Kayyang yang diberi hak elektoral tertinggi untuk memilih, mengankat dan bahkan memakzulkan
2. Pembentukan konstitusi adat Sappulo Sokko yang mengintegrasikan fungsi Pappuangan lama dengan jabatan baru pappuangan dari wilayah taklukan atau distrik startegis. Kesepuluh sokko (anggota hadat) juga ditaur fungsinya, selain sebagai dewan menteri (eksekutif) sekaligus menjadi dewan legislatif dalam membantu Maradia. Detail urusan tugas sebagai berikut;
3. Urusan Hukum dan hubungan Internal Lingkup istana ditangai oleh 1. Pabbicara Kayyang, tidak menguasai wilayah teritori berkedudukan di pusat istana, pemegang otoritas kekuasaan hukum makro, konstitusi dan peradilan agung. Dan 2. Pabbicara Kenje berkedudukan di istana dengan tugas sebagai penghubung komunikasi politik langsung antara raja dengan para sappulo sokko.
4. Wilayah utama (pilar pertahanan dan administratif) yakni; 1. Pappuangan Limboro sebagai Koordinator administrasi dewan adat, menangani urusan luar istana DENGAN AREA KUASA DATARAN TINGGI Balanipa. 2. Papuuangan Biring Lembang yang bertanggung jawab khusus atas kemanan laut, pertahanan pesisir dan urusan maritim.
5. Wilayah Ekonomi Startegis dan Informasi yakni 1. Wilayah koyong Pappuangan Koyong dengan tugas khusus Sawannar (syahbandar)  mengelola regulasi pelabuhan, perdagangan dan penarikan cukai. Tugas ini semakin berkembang seiring dipindahkannya Ibukota ke tannga-tannga. 2. Pappuangan tenggelang (jabatan baru yg dibentuk setelah Tomeppayung membumihanguskan wilayah Passokkorang dan baro-baro) dengan tugas khusus mengkoordinasikan wilayah agraris bidang pertania dan perkebunan. Dan 3. Pappuangan Rui, mengepalai wilayah Rui dengan fungsi sebagai menteri penerangan, intelejen dan penyebar maklumat raja pada rakyat.
6. Wilayah urusan luar dan wilayah federasi yakni 1. Wilayah Luyo di pegang Papuangan Luyo (jabatan baru yg dibentuk setelah Tomeppayung membumihanguskan wilayah Passokkorang dan baro-baro) dan diintegrasikan ke Balanipa. Memiliki tugas diplomatif menghubungkan Balanipa dengan Konfederasi Pitu Baqbana Binanga. 2. Pappuangan Lakka, menguasai wilayah Lakka dengan fungsi diplomatik khusus untuk memperkuat pengaruh administrasi politik Balanipa atas kerajaan-kerajaan anggota pesisir mandar. 3. Pappuangan Lambe, mengepalai distrik Lambe bertindak sebagai menteri luar negeri umum yang menghubungkan Balanipa dengan kerajaan-kerajaan di luar Mandar seperti Gowa, Bone dan lainnya.
7. Korelasi 4 banua kayyang dan sappulo sooko. Appe Banua kayyang adalah fondasi utama “adat inti” pemegang hak suara pembentukan kerajaan. Sedangkan wilayah sappulo sokko difungsikan sebagai pembagian klaster wilauah dan fungsi birokrasi atau operasional negara.