Perihal Pendirian Kerajaan Balanipa Mandar

Konsep Sallang tallu ini kategori kongkritnya terlihat pada ;

1. Sallang di lino (kekosongan atau paceklik di daratan) dimana bumi tidak lagi memberikan hasil bumi bai masyarakat. Indikatornya pada bencana kelaparan massal, paceklik, gagal panen, lahan pertanian tandus dan tanaman mandul.
2. Sallang di virangan (kekosongan d perairan/lautan) kondisi dimana perairan dan lautan tidak lagi memberikan hasil. Hasil tangkapan nelayan merosot, wilayah tanggkapan sermakin jauh dan badai ombak besar dan bencana maritim lainnya.
3. Sallang di nyawa (kekosongan jiwa/spritualitas atau hilangnya kebebasan rakyat), terjadi kondisi kerusakan moral, penindasan sosial dan hilangnya kebebasan berpendapat. Indikasi utamanya pa,banua dilarang menyuarakan kebenaran, Pemimpin sewenang-wenang, dan Pabanua keilangan rasa aman.

Transformasi Sistem Pemerintahan Era awal.

Berbekal pengalaman militer yang panjang di Kerjaaan Gowa, beliau melakukan perombakan total sistem anarki menjadi sistem monarki. Situasi pemerintahan saat itu, kerajaan belum memiliki istana sebagai pusat pemerintahan. Pemerintahan dijalankan dari rumah Raja yang terpilih. Hal ini memudahkan masyarakat menyampaikan masalahnya pada Maradia, tidak ada pemberian upeti pada raja, terjadi kesetaraan raja dan masyarakat. Urusan pemerintahan sepenuhnya dibiayai oleh pemilik Maradia dengan bantuan dari pemilik banua dan masyarakat.

Daintara proses transformasi yang dibuat oleh I Manyambungi antara lain;

1. Membentuk sistem federasi otonom Appe banua Kayyang menjadi fondasi awal Kerajaan Balanipa yakni Napo, Samsundu, Mosso dan todang-todang. Penguasa Appe Banua Kayyang yang awalnya disebut Tomakaka di rubah statusnya menjadi Pappuangan (Kepala/Dewan hadat).
2. Selain itu diangkat pula Tallu Sokko Adat, dua sebagai pembantu inti dalam struktur pemerintahan Maradia, yakni Pappuangan Limboro, Pappuangan Biringlembang dan Pabbicara Kayyang. Sebagai hakim agung kerajaan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum dan aturan konsptual kerajaan.
3. Peletakan dasar demokrasi konstitusional (assitalliang) dimana kekuasaan maradia dibatasi ketat oleh dewan hadat. Dan Maraddia tunduk pada kontrak, sumpah politik yang diikrarkan oleh puang Dipojosang saat pelantikan.
4. Cikal bakal 4 sokko, mereka ini bertugas memberikan pertimbangan hukum, peradilan dan pengawasan langsung atas jalannya roda pemerintahan (yang dikembangkan menjadi 10 sappulo sokko pada raja kedua).
5. Reformasi hukum dengan menghapus Bala tau dan menggantinya menjadi pranata peradilan adat yang mengedepankan pembuktian , keadilan kemanusiaan dan musyawarah mufakat.
6. Penghapusan Dinasti mutlak menjadi sistem meristokrasi yang menolak sistemkekuasaan absolut keturunn lurus.Maradia tidak harus berasal dari anak cucu langsung melainkan pada pribadi yg kompeten, berintegritas dan dicintai rakyat.

Dalam situ Wikipedia digambarkan dengan apik korelasi 4 Banua kayyang dan Maradia sebagai berikut; “Kerajaan Balanipa juga menerapkan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pembuatan aturan kerajaan sepenuhnya menjadi hak masyarakat dengan diwakili oleh Appe Banua Kayyang. Kedudukan Appe Banua Kayyang adalah sebagai pemangku adat di pusat pemerintahan kerajaan dan pemimpin di wilayah masing-masing. Raja berperan sebagai pelaksana aturan di pusat pemerintahan, sedangkan di wilayah lainnya dilaksanakan oleh para Pappuangan. Pengawasan pelaksaana aturan kerajaan ditugaskan kepada Pabbicara Kayyang. Tugasnya adalah menasehati raja di bidang hukum, memimpin persidangan, dan mendampingi raja. Pabbicara Kayyang dipilih oleh raja dengan persetujuan Appe Banua Kayyang. Pekerajaan Pabbicara Kayyang hanya di pusat pemerintahan, sedangkan di wilayah lain pekerjaannya diberikan kepada penegak aturan yang disebut Tomawuweng”.