Menjaga Dapur Rakyat: Kolaborasi Hukum dan Ekonomi untuk Kendalikan Inflasi Pangan di Sulbar

Oleh: Aco Musaddad HM | (Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan)

Dinamika harga pangan hari ini bukan lagi sekadar angka statistik di atas kertas kerja para ekonom. Bagi seorang ibu rumah tangga di pelosok desa, atau seorang petani gurem di hamparan sawah, fluktuasi harga pangan adalah penentu langsung atas kualitas hidup anak-anak mereka. Ketika harga beras, cabai, dan minyak goreng merangkak naik, daya beli masyarakat langsung tergerus.

Di sinilah esensi kehadiran negara diuji: menjaga agar gerak inflasi tetap jinak dan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif—dirasakan oleh semua, bukan segelintir orang.

Sebagai Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, saya melihat isu pangan memiliki dimensi yang sangat luas. Urusan perut rakyat adalah fondasi utama stabilitas sosial dan politik daerah.

Polewali Mandar (Polman) memiliki posisi geografis dan geopolitik yang sangat strategis. Dengan hamparan lahan pertaniannya yang subur, Polman adalah lumbung pangan utama bagi Provinsi Sulawesi Barat.

Namun status mentereng sebagai “daerah penyangga” ini membawa tanggung jawab besar sekaligus kerentanan yang nyata jika tidak dikelola dengan orkestrasi kebijakan yang matang.

Melalui forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Polewali Mandar, kami merumuskan sebuah kesadaran kolektif: pengendalian inflasi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama yang parsial.

Ia membutuhkan bauran tiga pilar utama, yaitu integrasi logistik regional, akurasi data peringatan dini, dan ketegasan hukum dalam tata niaga pangan.

Orkestrasi Logistik dan Payung Hukum Regional

Pilar pertama yang harus diperkuat adalah sinergi makro antartingkat pemerintahan.
Di level provinsi, kita membutuhkan kehadiran kebijakan dari Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulawesi Barat yang melampaui batas administrasi kabupaten.

Integrasi jalur logistik antardaerah adalah harga mati. Pihak provinsi perlu mempercepat perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang didukung oleh regulasi yang kuat untuk memotong birokrasi distribusi.

Polman, sebagai produsen pangan, harus mendapatkan insentif makro yang adil. Jangan sampai saat terjadi surplus produksi, petani kita justru menangis karena harga jatuh akibat permainan pasar regional. Pemerintah provinsi harus hadir memberikan kepastian serapan pasar dan subsidi ongkos angkut komoditas strategis melalui Anggaran Dana Transfer Umum (DTU).

Perlindungan ini penting agar peran Polman sebagai penyangga pangan tetap optimal, sembari memastikan daya beli petani lokal tetap terjaga secara inklusif.

Kompas Data untuk Intervensi Dini

Pilar kedua adalah kompas data yang akurat. Kebijakan pemerintahan hukum dan politik tidak boleh meraba-raba di dalam kegelapan.

Di sinilah peran krusial Badan Pusat Statistik (BPS) Polewali Mandar. Data makro terkini menunjukkan bahwa komoditas seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah tetap menjadi motor utama volatilitas inflasi. Mengingat pangan menyumbang lebih dari 70 persen garis kemiskinan, sedikit saja lonjakan harga di pasar tradisional akan langsung memukul kelompok rentan ke bawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu, kolaborasi TPID dan BPS harus bertransformasi dari sekadar penyaji data historis (evaluasi masa lalu) menjadi penyedia data peringatan dini (early warning system). Pemetaan prediksi cuaca, musim tanam, hingga analisis pergerakan harga mingguan secara real-time sangat dibutuhkan. Dengan kompas data yang tajam ini, jajaran pemerintahan kabupaten dapat melakukan intervensi pasar, operasi pangan murah, atau penyaluran bantuan sosial secara presisi sebelum gejolak harga sempat meluas dan memicu riak sosial di tengah masyarakat.

Digitalisasi dan Inovasi Moneter di Sektor Riil

Pilar ketiga berkaitan dengan stabilitas moneter dan modernisasi ekosistem ekonomi yang digawangi oleh Bank Indonesia Sulawesi Barat. Menghadapi dinamika harga pangan global yang tak menentu, gerakan di sektor riil melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) harus diadopsi secara masif di Polman.

Intervensi teknologi pertanian, seperti pemanfaatan greenhouse dan efisiensi biaya produksi lewat pupuk organik, menjadi kunci penguatan dari sisi suplai.Di sisi hilir, digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan pasar siap QRIS (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) harus diposisikan sebagai alat inklusi ekonomi, bukan sekadar gaya hidup digital. Ketika pedagang pasar tradisional dan kelompok tani terbiasa dengan transaksi digital yang transparan, mereka akan membangun rekam jejak keuangan yang kredibel (bankable).

Hal ini membuka sumbat akses modal formal dari perbankan, memangkas rantai pasok yang terlalu panjang, dan pada akhirnya menciptakan efisiensi ekonomi yang menekan laju inflasi dari akar rumput.

Membentengi Pasar dengan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Sebagai pamungkas, seluruh ikhtiar ekonomi dan digitalisasi tersebut akan rapuh tanpa adanya kepatuhan hukum (legal compliance) di lapangan.

Pasar yang stabil memerlukan ekosistem yang sehat, bebas dari praktik-praktik curang para spekulan pangan.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi adanya penimbunan barang ilegal atau kartel harga tersembunyi yang memanfaatkan posisi Polman sebagai jalur perlintasan trans-provinsi.Penguatan sinergi hukum antara TPID, Dinas Perdagangan, dan Satgas Pangan Polri harus diperketat dari hulu ke hilir.

Penegakan hukum di sektor pangan harus dilakukan dengan prinsip yang tegas namun berkeadilan. Langkah hukum atau sidak pasar yang dilakukan tidak boleh menebar ketakutan yang mengganggu kenyamanan pedagang lokal yang jujur atau merusak iklim investasi daerah. Sebaliknya, penegakan hukum harus hadir sebagai benteng perlindungan untuk menyempitkan ruang gerak “tengkulak bayangan” dan memastikan terciptanya kompetisi pasar yang sehat dan adil.

Penutup

Menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan adalah kerja peradaban yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan Pemprov Sulbar, BPS, Bank Indonesia, serta ketegasan penegakan hukum di Kabupaten Polewali Mandar, kita sedang merajut jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketika inflasi terkendali, dapur rakyat tetap ngebul, dan hak-hak ekonomi masyarakat terlindungi oleh hukum, di situlah kesejahteraan yang sejati bagi warga Polewali Mandar dan Sulawesi Barat dapat kita wujudkan bersama.

Polewali, 10 September 2026