Oleh: Abdul Watif Waris*
PAMEO HUKUM: Quod ab initio vitiosum est, non potest convalescere tractu temporis. Bahwa sesuatu yang cacat sejak asalnya, tidak akan menjadi sah sekadar karena berjalannya waktu atau dipaksakan disahkan.
Pacta Sunt Servanda.
Artinya, setiap perjanjian yang sah wajib ditaati sepenuhnya bersama, tidak boleh diubah atau diputus sepihak.
Dasar hukumnya tak bisa dibantah: Pasal 176 ayat 2 UU No. 10/2016 — usulan calon pengganti Wakil Gubernur sah mutlak hanya jika lahir dari kesepakatan SELURUH partai politik pengusung secara bersama‑sama, dikirim lewat Gubernur, berisi tepat dua nama. Tak ada jalan pintas, tak boleh dipotong pihak mana pun. Siapa pun yang mengabaikan ini sekadar mempertaruhkan jabatan sendiri di hadapan hukum yang sudah tertulis tegas.
Diam Terlalu Diam Lama juga Berarti Melanggar Hukum
Bagi Gubernur Suhardi Duka: dua usulan yang ada di tangan sejak semula sudah cacat. Usulan “tanpa NasDem” belum mewakili seluruh gabungan; usulan tunggal NasDem sendirian tak punya wewenang penuh mengajukan — keduanya sejauh ini hanya sekadar bahan pertimbangan, bukan syarat sah pengajuan resmi.
UU memang tak tulis angka harian pasti, tapi Pasal 11 PP No. 102/2014 jelas meletakkan kewajiban meneruskan atau memberi keputusan. Lewat batas wajar 14 hari kerja terhitung sejak surat diterima, lalu diam saja tanpa alasan sah, tanpa keputusan jelas — langsung bertabrakan dengan Pasal 10 UU No. 30/2014: melanggar asas kepastian hukum, ketepatan waktu, kewajiban menindaklanjuti tugas negara. Itu bukan sikap hati‑hati — itu kelalaian tugas, tindakan diam‑diam menolak, sekaligus awal dugaan Maladministrasi utuh.
Risikonya nyata: teguran langsung Menteri Dalam Negeri, pengawasan BPKP‑APIP, laporan sah ke Ombudsman RI karena menghambat pelayanan publik, sampai gugatan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara — sekadar karena enggan menyatakan apa yang sudah diketahui belum memenuhi syarat.
Memaksa masuk Pintu yang Tertutup Rapat
Kalau Gubernur tetap nekat meneruskan kedua usulan yang sudah jelas cacat itu ke DPRD — maka kini giliran DPRD Sulbar yang diuji kesadarannya terhadap hukum.
DPRD tak berhak meloloskan apa yang sejak lahir sudah rusak. Alasan penolakan dan pengembalian sudah tertulis rapi:
Pasal 176 ayat 2 UU No. 10/2016: belum persetujuan semua pihak pengusung = syarat mutlak belum terpenuhi
NasDem sah masih anggota gabungan pembentuk sampai keluar secara sah — jadi “tanpa dia” berarti belum lengkap sejak awal
Harus satu kesepakatan bersama yang melahirkan dua nama, bukan pecahan‑pecahan.
Pacta Sunt Servanda: perjanjian koalisi mengikat semuanya sampai diakhiri bersama — tak boleh diputus sesuka hati salah pihak
Pasal 10–12 UU No. 30/2014: menerima lalu memproses yang sudah diketahui cacat = ikut bertanggung jawab penuh atas kesalahan prosedur itu sendiri.
Mengembalikan ke partai untuk diperbaiki bukan menutup pintu selamanya: perbaiki, rapat ulang semua pihak, cap persetujuan bulat utuh, baru melangkah lagi. Kalau tetap dipaksakan masuk sidang, dipilih, diputus — keputusan itu sejak detik pertama lahir sudah berkualitas cacat berat, bisa dibatalkan kapan saja.
Jika tetap Dipaksa Lulus, Kemarahan Hukum Baru Dimulai
Kalau dua lembaga ini sama‑sama memaksakan jalan yang salah: meneruskan yang keliru, lalu memproses yang keliru, maka rakyat dan pihak yang dirugikan punya jalur hukum yang lengkap dan siap dipakai:
Masyarakat: kirim keberatan lengkap bukti ke Kemendagri, Mendagri, Presiden, Mahkamah Konstitusi, PTUN, Ombudsman, Kejaksaan — tegaskan: DPRD hanya boleh memilih dari dua nama yang asalnya sah, bukan membenarkan usulan yang asalnya rusak
Partai NasDem: tegaskan secara resmi tetap bagian gabungan pengusung, tak pernah setuju dipisahkan — ajukan gugatan ke PTUN minta pembatalan sejak dini, minta Kemendagri menahan berkas sebelum naik ke Presiden, karena syarat dasarnya belum genap sama sekali.
Ingat baik‑baik: Kemendagri tetap memegang kendali sah, berwenang menahan, menegur, menolak meneruskan apa yang prosedurnya ternoda sejak awal. Jabatan Wakil Gubernur tetap sah kosong sampai lahir usulan yang lahir utuh dari meja musyawarah SEMUA pihak pengusung. Memaksakan yang salah cuma memperpanjang kekosongan dengan harga kerusakan hukum yang jauh lebih mahal.
Penutup
Suhardi Duka tahu persis syarat apa yang kurang. Pimpinan DPRD juga tahu persis batas mana yang tak boleh dilompati. Menunda sengaja = maladministrasi. Meneruskan yang cacat = maladministrasi. Memproses yang cacat= maladministrasi juga.
Tak ada yang kebal dari hukum cuma karena duduk di kursi tinggi. Daripada sama‑sama meluncur jatuh ke jurang yang sama — lebih baik berhenti sekarang, panggil semua partai pengusung kembali ke satu meja, penuhi apa yang diminta undang‑undang. Itu satu‑satunya jalan yang tak bikin malu di kemudian hari.
*Penulis adalah Pendiri Tabloid Mandar Pos, Media Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar.
: redaksi@mandarnesia.com
