MANDARNESIA.COM, Jakarta — Pemerintah bersama DPR RI mencapai kesepahaman mengenai penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu dan guru PPPK.
Kesepahaman itu disampaikan dalam keterangan pers pemerintah dan DPR RI setelah rapat koordinasi yang membahas status PPPK paruh waktu serta guru PPPK. Keterangan tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, Selasa (18/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembahasan mengenai persoalan kepegawaian tersebut telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan sejumlah kementerian dan DPR RI.
Menurut Prasetyo, pembahasan tidak hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kebutuhan guru serta kemampuan fiskal pemerintah.
“Menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus dihitung dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki.”
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR kemudian menyepakati sejumlah keputusan mengenai status PPPK.
“Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.
Selain perubahan status PPPK paruh waktu, pemerintah juga menyampaikan kesempatan bagi guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses menuju status PNS.
“Saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu.”
231.246 Guru PPPK Paruh Waktu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, S.H., M.P.A. menyampaikan jumlah guru yang berstatus PPPK maupun PPPK paruh waktu.
“Untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang,” sebut Rini Widyantini.
Pemerintah juga menyebut terdapat proyeksi kebutuhan guru secara nasional.
“Pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi.”
Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk sejumlah satuan pendidikan, termasuk sekolah di bawah Kementerian Agama, pendidikan dasar dan menengah, sekolah rakyat, serta sekolah Garuda.
Kesempatan Seleksi PNS
Selain pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga menyampaikan rencana memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS.
“Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027,” sebut Rini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan pemerintah dan DPR mengenai penataan guru dan kebutuhan formasi nasional.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa proyeksi kebutuhan guru nasional akan mencakup kebutuhan untuk sekolah rakyat, sekolah terintegrasi dan sekolah Garuda.
Status Kepegawaian Dipindahkan ke Pemerintah Pusat
Persoalan lain yang turut menjadi kesepakatan dalam rapat adalah status kepegawaian.
Prasetyo mengatakan pemerintah bersama DPR juga menyepakati perubahan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah pusat.
“Berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat.”
Kebijakan tersebut berkaitan dengan salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni kemampuan fiskal untuk membiayai pegawai serta penyelesaian status PPPK.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, menyebut terdapat dua hal yang selama ini menjadi harapan kepala daerah kepada pemerintah pusat.
“Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN.”
Menurutnya, hasil rapat pemerintah dan DPR memberikan jawaban atas dua persoalan tersebut.
“Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas.”
Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
“Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini.”
Pemerintah Pastikan Kebijakan Tidak Membahayakan Fiskal
Dari sisi pembiayaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan tersebut telah diperhitungkan melalui simulasi anggaran.
Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi untuk kebutuhan anggaran tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.
“Langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya. Jadi, kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.”
Dengan demikian, keputusan mengenai penataan PPPK tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan tenaga guru, tetapi juga kemampuan fiskal pemerintah.
Daerah Diminta Menyesuaikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam keterangan tersebut menyatakan akan mengikuti formasi, jadwal dan mekanisme yang telah disepakati.
Sementara itu, Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. menyampaikan bahwa kebutuhan guru madrasah negeri juga telah masuk dalam perhitungan dan simulasi yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Agama menjelaskan bahwa mekanisme di lingkungan madrasah negeri memiliki karakteristik tersendiri karena tidak mengenal istilah PPPK paruh waktu seperti yang dibahas dalam skema tersebut.
Menunggu Tahapan Pelaksanaan
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian bersama DPR RI.
Ia menyebut rapat yang digelar bukan merupakan pertemuan pertama. Pemerintah dan DPR telah beberapa kali melakukan koordinasi dan sinkronisasi data sebelum mencapai kesepahaman.
“Ini bukan rapat yang pertama. Ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi sinkronisasi data dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasmen mewakili Menteri Dikdasmen dan Ibu MenPAN RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan.”
Prasetyo mengatakan pemerintah berkomitmen mencari jalan keluar atas persoalan kepegawaian tersebut.
“Oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya.”
Dengan keputusan tersebut, pemerintah telah menyampaikan arah kebijakan mengenai PPPK paruh waktu, guru PPPK penuh waktu, serta status kepegawaian. Tahapan teknis mengenai pelaksanaan kebijakan selanjutnya menjadi bagian yang perlu diikuti sesuai mekanisme dan jadwal yang telah disepakati pemerintah. (WM)
Sumber: Kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
: redaksi@mandarnesia.com
