19 Tahun Sulbar: Kisah dari Jalan Bonto Langkasa

Saya sangat bersyukur di periode 1992–1994  saya menjadi  ketua Kesatuan Pelajar  Mahasiswa Polewali Mandar, karena pada tahun itu bersamaan  dengan  tahapan awal dimulainya bergerak melakukan konsilidas para penggagas pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Kesyukuran saya itu karena diberi kesempatan membantu para pejuang mewujudkan mimpinya. Sesekali berperan sebagai ajudan sang Sekjen Forum Sipamandar H. Borahima. Saya sekaligus juru tulis, tukang ngetik surat, tukang antar undangan pertemuan, dan banyak peran peran lainnya. Saya selalu dibawa atau diikutkan  mendengarkan rapat-rapat penting para pejuang. Di Bonto Langkasa Nomor 5 inilah administrasi dan persuratan awal Forum sipamandar termasuk membuat buku data dan inventarisasi masyarakat Mandar Polmas, Majene dan Mamuju di Makassar bergerak.

Menyusun dan membuat formulir lalu diisi yang bersangkuatan dan kemudian  diketik dalam aplikasi komputer di Program Lotus 123 R.24, bersama Asri Abdullah. Saya dengan Asri terkadang meninggalkan rumah H. Borahima jam 12 malam untuk mengurus adminitrasi warga Mandar di Makassar. Buku berisi data Orang Mandar itu diperbanyak di percetakan milik  H, Hadi Rahman. 

Setahun aktif menjadi ketua mahasiswa kedaerahan tahun 1995, saya diterima menjadi PNS, di Akademi Pariwisata Makassar, yang sekarang menjadi Politeknik Pariwisata Makassar sampai Tahun 2007. Meskipun menjadi PNS di Kementerian Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Parpostel), tetap senantiasa mengalokasikan waktunya sebagai barisan muda hingga Sulbar berdiri sebagai provinsi otonom tahun 2004.

Tahun 2007, saya memutuskan untuk Misbar kepegawaian dari Kementerian Pariwisata RI ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar tetap dapat membantu para pejuang  Sulawesi Barat menjadikan Provinsi ini sebagai Provinsi Malaqbiq. Seperti yang diserukan oleh Almarhum Husni Djamaluddin pada Halal bi Halal  Forum Sipamandar Tahun 1992, 21 tahun yang lalu.

Jadikanlah provinsi ini sebagai provinsi yang mulia, provinsi yang terpandang, dan provinsi yang terhormat. Jangan jadikan provinsi ini sebagai provinsi yang hina dan terhina. (*)