MANDARNESIA.COM, Polewali – Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami Masdar, menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam hal ketaatan terhadap jam kerja dan integritas, sebagai fondasi untuk membangun birokrasi yang berkinerja tinggi. Hal itu disampaikan dalam Dialog Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah yang digelar pada Senin, 21 April 2025.
Dalam kegiatan yang berlangsung bersama OPD pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wabup Andi Sami mengingatkan agar semangat pelayanan yang bersih dan profesional terus dikedepankan.
“Layanan publik harus bebas dari pungli, percaloan, dan kebocoran. Harus mudah, cepat, dan tepat, agar kepercayaan publik—khususnya para pelaku usaha dan investor—terus meningkat,” tegasnya.
Capaian Investasi Tembus 397,6% dari Target
Kepala DPMPTSP Polman, I Nengah Tri Sumadana, dalam paparannya menyebutkan bahwa realisasi investasi tahun 2024 mencapai Rp656,6 miliar atau 397,6% dari target RPJMD 2019–2024 sebesar Rp165,15 miliar. Meski capaian ini menggembirakan, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu dibenahi.
Beberapa hambatan utama yang disebutkan antara lain belum adanya revisi terhadap Perda RTRW, ketiadaan RDTR digital, serta belum tersedianya regulasi terkait insentif penanaman modal dan promosi potensi daerah.
Di sisi pelayanan perizinan, Pemkab Polman tahun 2024 meraih predikat “Zona Hijau” dengan nilai 90,52 dari Ombudsman RI dan predikat “Baik” (75,178) dari BKPM RI.
Pengendalian Retail Modern dan Kajian Sosial Ekonomi
Pemkab Polman juga mulai mengambil langkah pengendalian terhadap perkembangan retail modern. Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/9/2025, pemerintah menunda persetujuan teknis pembangunan minimarket/supermarket serta mewajibkan adanya kajian sosial ekonomi yang akan dilakukan oleh dinas terkait, termasuk Bappedalitbang.
Wabup: Tingkatkan Koordinasi dan Budaya Kerja ASN
Wabup Andi Sami meminta seluruh jajaran pimpinan OPD, camat, kepala bidang hingga lurah untuk bersama-sama menegakkan disiplin ASN di lingkup kerjanya masing-masing.
“Ketaatan jam kerja, integritas, koordinasi, dan kolaborasi antar-OPD harus terus diperbaiki. Pengawasan terhadap disiplin ASN akan kami intensifkan, termasuk mengevaluasi efektivitas Dialog Kinerja yang rutin dilaksanakan,” ujarnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, sehingga target-target pembangunan daerah dapat dicapai secara kolektif untuk mewujudkan Polewali Mandar yang lebih baik. (WM)
: redaksi@mandarnesia.com