MAMUJU, Mandarmesia.com — Fauqi Achmad Kharir, dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat.
Sebelum menjabat di lembaga yang akan mengawasi transaksi keuangan di pemerintahan Sulbar, Fauqi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntabilitas Pemda pada BPKP Semarang, Jawa Tengah.
Pengangkatan Kepala BPKP yang baru tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPKP RI Nomor KEP-288/K/SU/2018 tanggal 22 November 2018, dengan menggantikan pejabat lama Arif Ardiyanto yang dipindahtugaskan ke Jakarta dengan menduduki jabatan baru di Kemenko Polhukam RI, sebagai Direktur Kedeputian Politik, Pertahanan dan Keamanan.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) meminta lembaga yang ia pimpin
bersinergi, saling berkoordinasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta transparan. Sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulbar,” kata ABM selepas melantik Fauqi di Kanror Gubernur Sulbar, Kamis (20/12/2018).
Atas capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 terhadap empat Pemkab di Sulbar, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju. ABM berpesan agar dapat mendorong dua pemkab lainnya, Mamuju Tengah dan Mamasa agar dapat menyusul keempat kabupaten lain.
“Alhamdulillah tahun ini penilaian SPIP di empat pemkab yang ada di daerah ini, sudah mencapai maturitas SPIP. Semantara dua pemkab lainnya yakni Mamasa masih dalam proses penilaian oleh BPK, sedangkan Mamuju Tengah belum dinilai kerena termasuk daerah otonomi baru” tutupnya.
Reporter: Sudirman Syarif
Foto: Humas Pemprov Sulbar
: redaksi@mandarnesia.com