Tarik-Ulur Penggajian P3K

MAMUJU, Mandarnesia.com- Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) antara pemerintah pusat dan daerah belum menemui titik temu.

Perekrutan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2019 mendatang, masih terkendala masalah penggajian. Apakah akan dibebankan kepada pemerintah pusat atau daerah provinsi/kabupaten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Suaib mengatakan, saat menghadiri rakor pembahasan P3K di Batam, penggajian P3K masih dalam pembahasan antara penemerintah pusat dan daerah.

“Masih terjadi dialog tarik menarik atara pusat dan daerah. Kerena jika penerimaan dibebankan kepada kita, saya rasa sangat sulit karena anggaran kita terbatas,” kata Suaib kepada mandarnesia.com, Selasa (29/1/2019).

Hal senada dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Majene Andi Syukri Tammalele.

“Tenaga kontrak kabupaten Majene yang berjumlah sekitar 3.000. Kita berharap, semuanya bisa masuk. Hanya persoalan sekarang soal anggaran. Sekiranya, dari Jakarta diplot anggaran untuk itu, tidak ada masalah. Kalau anggara APBD kita mau dikorek? Itu yang mau didiskusikan kembali,” jelas Syukri.

Sebenarnya, niat pemerintah pusat sangat bagus untuk merekrut P3K. Tapi, sementara ini APBD masih terbatas.

“Kita mengharapkan Insya Allah pusat juga memberikan anggaran itu lebih bagus,” tuturnya.

Reporter: Sudirman Syarif