Politik Identitas, Apakah Primitif?

Masih mengutip editorial Media Indonenesia hari ini bahwa bahwa Politik Identitas harus diwaspadai dan untuk itu Polri dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada Pemilu 2024.
Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik dalam satgas itu. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, kemarin, menjelaskan satgas itulah yang memberikan sosialisasi, edukasi, dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan.

Tidak kalah pentingnya ialah mewaspadai penggunaan media sosial untuk kepentingan politik identitas. Biasanya pelaku politik identitas menggunakan pendengung politik di media sosial yang bisa diidentifikasi dari pemakaian bahasa yang agitatif dan bahkan menunjukkan jadi diri sebagai premanisme digital.
Polri patut diapresiasi karena bakal mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu bertujuan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif.

Politik ialah medan rekayasa sosial, medan pertarungan tempat manusia seharusnya melahirkan ide-ide kreatif yang melampaui hal-hal yang bersifat identitas di dalam dirinya. Politik identitas jelas ialah bentuk kemalasan dalam meraih simpati.
Masyarakat, selaku calon pemilih, sudah seharusnya lebih jeli dan mampu membaca cara-cara usang semacam itu. Para politikus juga jangan lagi menggunakan isu murahan itu untuk meraih kuasa.

Dalam sambutan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy’ari pada acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 menyebutkan bahwa Pemilu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan. Kita ini majemuk, kita plural dan kita rumuskan bersama dalam kebinekaan. Kita beragam, kita majemuk, kita satu bangsa satu tanah air, yaitu Indonesia. KPU adalah manajer konflik dan Pemilu adalah musyawarah besar rakyat Indonesia untuk mufakat dalam memilih.

Bagaimana dengan Anda, para peserta festival demokrasi 2024, apakah akan semakin kuat dengan menganggap bahwa politik identitas adalah momok bagi demokrasi atau malah akan menjadi amunisi untuk menjadi pemenang kuasa bagi bangsa ini?

Polewali, 15 Juni 2021
Redaksi

 

Ilustrasi: Repro