Perempuan dan Budaya Politik di Mandar

Oleh : Makmun Mustafa (Pengamat Sosial Politik Sulbar)

Sejarah perjuangan kaum perempuan telah ada sejak lama di Republik Indonesia. Namun kontruksi budaya kita yang menempatkan kaum perempuan selalu berada di barisan kedua setelah laki-laki. Meskipun secara kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dan bahkan boleh jadi juga dari sisi ”kualitas”, saat ini telah banyak pula perempuan yang memiliki pendidikan formal yang lebih memadai ketimbang laki-laki.

Pembagian kerja yang berbasis pada jenis kelamin (Gender based divisio of labor) yang menciptakan terjadinya stratifikasi gender, sehingga menempatkan kaum perempuan hanya bekerja di sektor domestik sementara laki-laki bekerja pada sektor publik. Pemahaman bahwa pekerjaan domestik seringkali dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan di wilayah publik, selain itu pekerjaan domestik juga dianggap sebagai unpaid labor atau pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi. (gender and politics-Luky Sandra Amalia 2010).

Kiprah kaum perempuan dalam ranah politik telah dimulai jauh sebelum Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Hal ini ditandai sejak lahirnya organisasi perempuan seperti organisasi Putri Merdika atas usaha Boedi Oetomo pada tahun 1912 di Jakarta, organisasi Pawiyatan Wanito di Magelang yang didirikan pada tahun 1915, dan di tahun yang sama juga muncul Organisasi Wanito Hadi di Jepara, tahun 1918 Wanito Susilo di pemalang, lalu Maria Walanda Marami pada tahun 1917 mendirikan perkumpulan bernama PIKAT (Perantaraan Ibu kepada Anak Temurun) di Manado, kemudian Poetri Boedi yang berdiri pada tahun 1919 di Surabaya. ( Rifai Shodiq Fathoni 2017/ Sejarah Indonesia).

Lalu pada tahun 1920 organisasi politik seperti Sarekat Islam membentuk bagian kewanitaan di dalam struktur organisasinya, dan Wanudyo Utomo masuk dan menempati struktur yang telah dibentuk tersebut dan berjalannya kesadaran peran wanita dalam menjangkau masyarakat bawah yang bertujuan politik, yang kemudian Organisasi Wanudyo Utomo berganti nama menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia.

Sementara Aisyiyah di Muhammadiyah lebih fokus pada gerakan sosial dan keagamaan mencoba berbeda dengan organisasi perempuan yang identik dengan politik. Lanjut ke Halaman 2