Pembentukan Kabupaten Balanipa Menuggu Moratorium Pemekaran Wilayah Dicabut

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Wacana Pembentukan Kabupaten Balanipa yang telah lama digaungkan, menurut Wakil Ketua II Komite I DPD Sulbar Djafar Alkatiri masih akan menunggu kebijakan moratorium pemekaran wilayah dicabut.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima dua dokumen Perubahan Kota Mamuju dan Kabupaten Balanipa yang diserahkan Pemerintah Sulbar di ruang Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar.

Baca:https://mandarnesia.com/2019/12/dukungan-penuh-dpd-pembentukan-kota-mamuju/

Baca:https://mandarnesia.com/2019/12/usulan-kota-mamuju-dan-pembentukan-kabupaten-balanipa-bergulir-ke-dpd/

Meski demikian kata Djafar, DPD RI bersama DPR RI akan tetap mengusulkan. Apabila moratorium pemekaran wilayah sudah dicabut, maka usulan pembentukan Kabupaten Balanipa bisa masuk dan menjadi prioritas.

Ia juga menyinggung kunjunga Komite I DPD RI di Sulbar untuk melakukan evaluasi dan menyerap aspirasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, serta menerima masukan terhadap pelaksanaan otonomi dan Pemerintahan Daerah.