#KisruhPTT/GTT
Mandarnesia.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulbar akan menarik dukungannya terhadap kepemimpinan pasangan ABM-ENY jika tidak membayarkan gaji kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) lingkup pemerintah Provinsi Sulbar.
Hal itu dilakukan mengigat PAN adalah salah satu partai yang ikut mengantar pasangan ABM-ENY menjadi Gubernur dan Wagub Provinsi Sulbar pada Pilgub lalu.
“Jika dalam 30 hari Gubernur tidak serius memberikan tanggapan kepada persoalan GTT/PTT, PAN akan mencabut diri menjadi bagian dari koalisi yang mendukung dari awal. Termasuk tidak akan mengambil posisi untuk menjadi oposisi di pemerintahan di Sulbar,” kata Ketua DPW PAN Sulbar Asri Anas konferensi perss di Resto and Cafe Eat ‘n Joy, Mamuju, Rabu (18/7/2018).
Asri menilai pendidikan SMA/SMK menjadi peringkat ke-30 nasional. Artinya level Sulbar masih di bawah dari daerah lainnya. Sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah provinsi.
“Intinya adalah satu perhatian. Sehingga melalui kesempatan ini kami mendukung forum GTT/PTT menuntut haknya dan meminta tanggapan serius terhadap SK dan honor yang telah berjalan selama tujuh bulan,” ujar Asri.
Ditempat yang sama Perwakilan Forum GTT/PTT Asrar mengatakan akan kembali turun aksi yang kedua kalinya, setelah melihat belum ada tindak lanjut dari pemerintah terkait persoalan GTT/PTT.
“Kemarin adalah proses yang pertama dan besok yang ke dua. Jadi aksi jilid dua, kami akan mempertanyakan kepada dinas pendidikan terus ke komisi empat,” jelasnya.
“Jalur apapun akan kami tempuh sehingga GTT/PTT dapat diperhatikan,” pungkasnya.
Reporter: Ayub Kalapadang