PAN: Jangan Mempermainkan Nasib PTT dan GTT

PAN: Jangan Mempermainkan Nasib PTT dan GTT -

Mandarnesia.com — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat meminta Gubernur Provinsi Sulawesi Barat membayarkan gaji gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai janji tanggal 19 Juli 2018 lalu.

Janji tersebut akan direalisasikan kepada 925 GTT dan gubernur juga meng-SK-kan dan akan dibayarkan di tiga kabupaten yang jumlahnya masih ada 2.877, dari total 3802 yang pernah mendapatkan SK di dinas provinsi.

“PTT dan GTT tentu diangkat oleh dinas dengan alasan kebutuhan. Dalam UU mereka yang dapat SK disebut Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan,” kata Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Barat Asri Anas kepada mandarnesia.com melalui pesan pengantar, Selasa (24/7/2018).

Gaji tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PPPK di instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk PPPK di instansi daerah. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, urai Asri, memang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa gaji pegawai honorer harus sesuai dengan upah minimum. Akan tetapi, upah minimum adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu, tegas Asri sudah sepantasnya gaji pegawai honorer tidak lebih rendah dari upah minimum.

Pertama, PAN meminta pemprov serius menyikapi, selangkah lebih maju jangan tunggu ribut-ribut ada demonstrasi. Jangan lagi sekarang tiba-tiba menghitung jam kerja yang sudah dilalui untuk dibayarkan. Hal tersebut dapat menimbulkan polemik baru. Gaji Rp 1.2 juta per bulan harus dibayarkan.

Jika ada DK baru yang akan dibuat maka tidak boleh mengikat surut dalam proses penggajian/upah. Harusnya dibayarkan dulu sesuai data yang valid lalu bicara penataan ke depan, mulai SK, beban kerja dan lain-lain.

Kedua, Pemprov tidak boleh seenaknya menyalahkan SK yang pernah terbit termasuk kadis yang baru. SK adalah aturan pemerintah satu kesatuan manajemen, pemerintahan yang tentu membuat SK berdasarkan kebutuhan.

Ketiga, PAN meminta DPRD Sulbar responsif, kalau perlu ikut dalam teknis perhitungan pembayaran jangan serahkan sepenuhnya ke kadis. Tugas DPRD adalah monitoring, anggaran dan regulasi. Fungsi yang harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk membela kepentingan orang banyak.

“Saya pikir jika 3028 ini tidak dapat tanggapan serius, maka PTT dan GTT dapat melakukan gugatan hukum ke Pemda untuk pembuatan SK kontrak dan pembayaran honor. Saya siap memberikan pendampingan untuk kasus ini masuk dalam ranah hukum,” tandas Asri.

Reporter: Sudirman Syarif