Padahal, sejatinya sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, bukan hanya dari segelintir elit yang memiliki kekuasaan besar. Oligarki merobohkan demokrasi adalah pandangan yang menyatakan bahwa kekuasaan dan pengaruh segelintir elite atau oligarki dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi.
Tentu, kita memahami dan bahkan menyadari bahwa dalam sistem demokrasi, idealnya kekuasaan berada di tangan rakyat melalui proses pemilihan umum yang adil dan transparan. Namun, ketika sekelompok kecil individu atau kelompok dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar menguasai atau mengontrol keputusan-keputusan penting, maka demokrasi bisa terganggu.
Oligarki dapat mendominasi proses politik melalui pengaruh keuangan, kontrol media, atau jaringan kekuasaan yang kuat. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka dan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Akibatnya, institusi demokrasi seperti parlemen, peradilan, atau kebebasan pers dapat menjadi lemah atau tidak efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Sehingga, tidak salah memang jika kritik terhadap oligarki sering muncul dalam konteks ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang tinggi, di mana segelintir orang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mayoritas populasi.
Ketika kepentingan oligarki menjadi lebih dominan, partisipasi masyarakat dalam proses politik bisa berkurang, dan kepercayaan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang adil bisa menurun. Pada titik ini rakyat semakin tidak berdaya, kekuasaan yang sejatinya milik rakyat menjadi semu. (*)