Oligarki dan Ambruknya Demokrasi

Namun, dari praktik-praktik yang diangkat Winters di dalam karyanya “Oligarchy” (2011), demokrasi justru menjadi sistem yang memperkaya kalangan kaya. Oligarki menghambat redistribusi kekayaan dan laju mobilitas sosial.

Andaikan demokrasi itu baik, tidak juga otomatis oligarki menurun. Namun, dari segi basis kekuatan, maka basis kekuatan demokrasi adalah hukum, kebebasan bersuara dan kesetaraan sedangkan basis kekuatan oligarki adalah konsentrasi uang atau kekayaan material. Kemudian dari segi tujuan, demokrasi bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kekuasaan bagi semua orang. Sedangkan Oligarki mempertahankan akumulasi dan konsentrasi kekayaan.

Oligarki merusak demokrasi dengan cara mengkonsentrasikan kekuasaan dan pengaruh di tangan segelintir orang atau kelompok yang kemudian dapat mendominasi proses politik dan pembuatan kebijakan.

Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi dan akses terhadap kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana kekuasaan seharusnya didistribusikan secara merata dan diakses oleh semua warga negara.

Kita bisa memperhatikan, bagaimana cara oligarki merusak demokrasi :

Pertama, pengaruh dalam Pemilihan Umum; oligarki dapat mendanai kampanye politik, mempengaruhi hasil pemilu, dan menentukan siapa yang berkuasa. Kandidat yang didukung oleh oligarki biasanya merasa berutang budi dan cenderung melindungi kepentingan mereka, bukan kepentingan publik.

Kedua, kontrol terhadap Media. Oligarki yang memiliki atau mengendalikan media dapat mengarahkan opini publik, menyensor informasi, dan mempromosikan agenda mereka sendiri. Hal ini dapat mengurangi kebebasan pers dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang objektif.

Ketiga, kebijakan yang Tidak Adil. Karena pengaruh mereka, oligarki dapat mendorong kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti regulasi yang mempermudah bisnis besar. Sementara itu, kebijakan yang seharusnya mendukung kesejahteraan umum seringkali diabaikan.

Keempat, korupsi dan nepotisme. Dengan kekuatan finansial dan politik yang besar, oligarki dapat mempraktikkan korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik tidak etis lainnya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka yang merusak integritas institusi demokrasi.

Dari perspektif di atas, oligarki bisa menggunakan kekuasaan untuk melemahkan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, sistem peradilan, dan lembaga penegak hukum, membuatnya tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan check-and-balance. Dampak dari semua ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, meningkatnya ketidaksetaraan, dan polarisasi sosial yang semakin parah.