Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Tiga wilayah ini menunggu pencabutan moratorium pemekeran daerah. Kabupaten Balanipa, Kabupaten Pitu Ulunna Salu (PUS) dan pembentukan Kota Mamuju.
Emat Wakil Sulbar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mampu merealisasikan gagasan yang telah lama didengungkan di Sulbar.
Anggota DPD Dapil Sulbar Ajbar Abdul Kadir menyatakan serius bekerja untuk pembentukan Kabupaten Balanipa. “Kita berharap Mamuju tetap juga menjadi prioritas. Karena wujud provinsi harus ada kotanya dan Balanipa secara historis ini sudah memasuki tahun ke-14 digagas jadi kabupaten.”
“Dan tentu ini perjuangan kita semua, selain saya ada Uwe (Almalik Pababari) empat DPD dan empat DPR. Kita berharap kita sama-sama simultan untuk berjuang terwujudnya dua DOB ini,” katanya kepada mandarnesia.com, Senin (23/12/2019).
“Tadi saya baru dapat surat Pak Bupati (Habsi Wahid) tentang dukungan provinsi hampir tuntas. Termasuk data peta yang menjadi prasyarat walaupun belum dipetakan,” sambungnya.
Menurutnya, pembentukan kabupaten tersebut menjadi keniscayaan. “Saya selalu bilang, kenapa kita perlu otonomi baru? Ini dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru. Apalagi kita tahu tujuh kecamatan di Balanipa hampir seluruhnya merupakan kecamatan tertinggal di Polman.”
Sehingga kata dia, jalan keluar buat administrasi baru. Kenapa? supaya dapat pembangunan dari pusat. Balanipa amat dibutuhkan bukan hanya rakyat. Sulbar menginginkan percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Harapannya, moratorium ini dibuka. Karena ada tahapan yang terhenti dulu karena ada pergantian pemimipin sehingga harus dimulai dari awal lagi.