Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Direktur Eksekutif Masagena Awaluddin menilai pandemi Covid-19 hari ke hari menyisakan persoalan kontraproduktif antara masyarakat dengan pemerintah selaku regulator.
Dari sisi sistem penetapan status ODP dan PDP maupun dari sisi transparansi anggaran penanganan. Begitu pun dampak dan pencegahan.
“Dengan salah satu Komisioner KIP yang terpilih kemarin, saya sampaikan agar didorong keterbukaan informasi masalah covid-19 ini,” kata Awaluddin kepada mandarnesia.com, Rabu (29/7/2020).
Menurutnya, implikasi dari sebuah status covid, baik secara medis maupun sosiokultural sangat berdampak pada aktivitas keseharian warga, termasuk perilaku kehidupan ekonomi mereka.
“Sehingga harapan kita kepada pemerintah betul-betul melihat dari berbagi sudut, ketika membuat kebijakan terkait covid ini. Mestinya berani untuk memilah dan melakukan stratifikasi zona nyaman dan zona tidak nyaman, tidak pukul rata,” kunci aktivis ini.
Sementara itu, unsur pimpinan DPRD Sulbar Usman Suhuriah yang diminta memberi sikap terkait keterbukaan data pasien positif Covid-19, tidak memberi jawaban. Politikus Partai Golkar dapil Polman ini hanya membaca pertanyaan yang dikirim mandarnesia.com via WhatsApp.
Upaya konfirmasi ke Gugus Tugas Covid-19 Sulbar sejak Rabu semalam belum menuai jawaban. (*)
: redaksi@mandarnesia.com