Maju di Pemilu 2024, Syahrir: Tolak Politik Uang

MANDARNESIA.COM, Polewali — Hari H Pemilu 14 Februari 2024 semakin dekat dan diwarnai sejumlah dugaan kecurangan. Potensi paling besar itu antara lain politik uang yang sering riuh terdengar jelang pencoblosan.

Di mata Syahrir Hamdani calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat, proses pemilu yang dirundung politik uang ibarat pasar gelap jual beli suara. Itu dianggapnya dapat merusak esensi politik elektoral.

Syahrir Hamdani menganggapnya sebagai praktik yang merusak sistem demokrasi. Calon dari Partai Gerindra Sulbar ini memberikan contoh nyata bahwa metode dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni bertemu masyarakat secara langsung.

Syahrir menegaskan bahwa politik uang telah mengikis integritas demokrasi dan mengorbankan kepentingan rakyat. Dengan keberanian untuk menolak dan menentang politik uang, ia berharap dapat menginspirasi para pemilih untuk lebih kritis dalam menilai para calon.

“Di Pemilu 2019 saya juga tidak bermodal politik uang, alhamdulillah mendapat amanah dari rakyat untuk mewakili aspirasi mereka di DPRD Sulbar,” ujar Syahrir yang maju dari Dapil Polman 1.

Selain menolak politik uang, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulbar ini juga berharap setiap caleg sebelumnya belajar memahami dan mendalami tugas dan fungsi DPRD. Ia menekankan pentingnya representasi yang efektif, transparansi pengambilan keputusan, serta keterlibatan aktif dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Syahrir menawarkan konsep kepemimpinan yang inklusif dan berbasis pelayanan. Dikatakan setiap calon legislatif harus memiliki komitmen untuk mengawal kebijakan yang progresif, dan menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.

“Pemilu tanpa politik uang menandai gerakan menuju politik yang lebih bersih dan bermartabat. Kita mesti fokus pada integritas, pengetahuan, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Syahrir Koordinator Juru Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran.

“Ini menjadi indikator penting tentang peningkatan kualitas demokrasi,” ujar Syahrir yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPRD Sulawesi Barat, di Polewali (26/1/2024).

“Lalu bagaimana kita berharap seorang wakil rakyat akan menyampaikan aspirasi, sementara dia tak mampu menyampaikannya dalam bentuk bertanya, apalagi bertukar pikiran,” sebut Syahrir yang dikenal sebagai juru lobi perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Setiap orang yang ingin maju menjadi wakil rakyat mesti memahami dengan baik pengertian representasi. Bahwa anggota parlemen bertindak sebagai perwakilan masyarakat, memperjuangkan kepentingan, dan aspirasi warga yang mereka wakili dalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan di daerah.

“Jadi kalau ingin melihat potret masyarakat kita, lihatlah siapa yang mewakili mereka di parlemen. Demikian juga sebaliknya, itu makna representasi yang lahir dari proses seleksi di Pemilu,” kata Syahrir mantan dosen Sospol Unhas ini. (*)