Indeks Demokrasi di Sulbar Dibawah 60 Poin

Reporter: Sudirman Syarif

MAMUJU, mandarnesia.com — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Barat masih berada di angka kritis dibawah 60 poin yang teturai dari kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD.

Kebebasan berpendapat masih terkoreksi dengan nilai 49 poin, keterwakikan perempuan di DPRD nilainya kurang lebih 59 poin, demonstrasi yang agak keras nilainya 30 poin, inisiatif DPRD nilainya 40 poin, rekomendasi DPRD nilainya sekitar 20 poin dan informasi APBD nilainya 41, 42 poin.

Enam aspek itu ada di Indonesia dan juga Sulbar. “Yang perlu kita sikapi bersama, paling tidak kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat, atau mencari fundamental problem utama dari sejumlah indikator tersebut,” kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Rabu (11/3/2020).

Idris berharap, pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar. Terlebih lagi dalam merancang program ke depan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan.

Pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu terget sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Hal itu menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Win Rizal menyampaikan, FGD tersebut dilaksanakan untuk menyempunakan data IDI 2019 yang dianggap masih bersifat kuantitatif dan belum sempurna.

“Kegiatan ini penting karena sebagai pelengkap dan penyempurna dari pelaksanaan pengumpulan data IDI yang dilakukan secara kuntitatif. Penyusunan IDI ini yang 11 kalinya. Kita ketahui telah berhasil menyusun IDI 2009-2018. Jadi untuk IDI 2019 kita bicarakan dan diskusikan tahun ini,” ungkap Win Rizal. (Advertorial).