Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan lokasi ibu kota baru terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur secara letak geografis saling berhadapan dan memiliki kedekatan emosional.
Selama puluhan tahun, pulau yang kaya minyak ini, sebagian menggantungkan kebutuhan pokok kepada Sulawesi Barat.
Setiap harinya lalu lintas perdagangan mengalir melalui Pelabuhan Simboro, Mamuju menuju Pelabuhan Balikpapan.
Pembangunan ibu kota negara ke provinsi minyak itu, tentu Sulawesi Barat juga akan mendapat dampak positif. Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid menilai, keputusan itu harus segera disambut agar Mamuju bersiap.
“Saya kira kita perlu bersyukur karena dari sekian alternatif yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang ditentukan presiden adalah Kalimantan Timur, tertentu menurut yang kita dengarkan dari Gubernur Kalimantan Timur yang mendapat dampak pemindahan ibu kota, tapi juga daerah-daerah lain,” kata Habsi kepada mandarnesia.com, Selasa (27/8/2019).
Lebih lanjut Habsi menjelaskan, Seperti Sulbar, dan itu benar, karena selama ini suplai terhadap bahan-bahan, seperti pasir itu dari Mamuju. Sehingga kalau pembangunan infrastruktur pemerintah menjadi ibu kota, tentu Mamuju juga harus memberikan saran untuk itu.
“Saya kira walaupun bukan di sini (Mamuju), kita harus siap. Bagaimana mereka dalam proses pemindahan ibu kota, dalam rangka infrastruktur itu. Saya kira arus transportasi bukan hanya sekedar itu, dari sesi pangan itu semuanya banyak dari sini dari Mamuju dan ini perlu kita persiapkan,” tutupnya.
Dikutip di Liputan6.com Menteri Perencanaan Pembanguan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, usai diumumkan pihaknya akan segera menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan pembangunan dan pemindahan ibu kota.
Menurut Bambang, pemerintah akan mendetailkan seluruh proses pemindahan ibu kota. Dia memastikan paling lambat pemindahan ibu kota dilakukan Tahun 2024.