MAMUJU, mandarnesia.com — Bupati Kabupaten Mamuju H. Habsi Wahid menyayangkan jika rasionalisasi tenaga kontrak di Pemerintahan Kabupaten Mamuju dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Sebenarnya pengurangan tenaga kontrak ini justru keputusan yang sangat berat dan juga nonpopulis yang tentu merugikan dalam kacamata politik,” kata Habsi, Jumat (14/6/2019).
Namun kata Habsi, di sinilah dituntut untuk bijak bersikap, apakah akan tetap arogan terhadap keputusan yang menguntungkan dalam aspek politis namun mengorbankan kepentingan yang lebih besar.
“Atau kita harus mengambil keputusan yang sulit demi memperbaiki apa yang seharusnya dapat diperbaiki. Masyarakat sekarang tentu lebih cerdas dan dapat menilai hal ini,” tandas Habsi.
Salah satu rujukan Pemerintah Mamuju melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah tenaga kontrak daerah atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat.
Secara detail BPK RI telah menuliskan rekomendasi tersebut menjadi catatan temuan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah dalam naskah laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang di dalamnya menjelaskan ditemukan kelebihan jumlah tenaga kontrak apabila dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, ( Adventorial ini hasil kerjasama dengan Pemkab Mamuju, Dinas Kominfo dan Persandian).
Reporter: Sudirman Syarif
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com