Dialog GTT-PTT, Sekprov Sulbar : 2019 Ada Keinginan Moratorium

Reporter : Busriadi Bustamin

MAMUJU,mandarnesia.com-Berkali-kali Forum GTT-PTT Sulbar bersama mahasiswa, melakukan unjuk rasa, terkait ketidakjelasan nasib mereka sejak peralihan SMA/SMK ke provinsi Januari 2017 lalu.

Dialog yang diterima langsung, Komisi IV DPRD Sulbar Yahuda, Ajbar, Arman Salimin, di Lantai II Gedung DPRD Sulbar, Kamis (29/8/2019), menutut penerbitan SK segera dilakukan. Sehingga insentif bisa terbayarkan.

Desakan untuk menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Arifuddin Toppo, Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP untuk memberikan penjelasan persoalan keterlambatan SK, akhirnya dipenuhi.

Baca:https://mandarnesia.com/2019/08/aliansi-perjuangan-gtt-ptt-sulbar-ricuh/

Muhamad Idris mengatakan, sesungguhnya 2019 pihak Pemprov Sulbar berencana moratorium penerimaan GTT-PTT. Tapi, ternyata sudah berada di akhir Agustus.

“Kalau kita berada di Agustus akhir, berarti kita sudah diakhir tahun ini. Lalu kita ingin memperkuat sekolah. Saya sudah mengundang semua kepala sekolah kawan-kawan ini. Untuk pertama, bangunlah kualitas siswa di sekolah. Jangan abal-abal. Saya ini baru masuk di provinsi, saya mendapatkan data yang miris. Mirisnya itu ada di kualitas pendidikan kita,” katanya.

“Salah satu adalah, antara keterpenuhan dan guru yang ada dengan tuntutan-tuntutan yang standar keberadaan guru yang ada di situ dengan GTT. Oleh karena itu kita semua analisis,” sambung Muhammad Idris.