MAMUJU-Badan Pengawas Pemilihan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), merilis 5 potensi ancaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada 15 Februari mendatang.
Dari 5 urutan kerawanan Pilkada Sulbar dirilis, “Politik Uang” berada posisi pertama.
Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandi, ketika menggelar workshop pengawasan persiapan pungut hitung Pilgub Sulbar 2017 di Mamuju, Jumat (10/2) kemarin.
Menurut Busran, dari workshop tersebut Bawaslu memaparkan potensi kerawanan di setiap kabupaten dengan varian, 1. Akurasi data pemilih, 2. Ketersediaan logistik, 3. Politik uang, 4. Netralitas penyelenggara negara, dan 5. Intimidasi.
“Dari kelima aspek kerawanan pada TPS tersebut politik uang berada pada urutan pertama dengan potensi kejadian ada 1.071 TPS dari 2.756. Sedangkan pada urutan kedua, ketersediaan logistik terutama surat suara diprediksi terjadi di 491 TPS,” tutur Busran, via Facebook.
Sesuai penyampaian Komisioner Bawaslu RI Nelson Simanjuntak lanjut Busran, menginstruksikan agar pengawas pemilu mengutamakan pengawasan pada keterpenuhan syarat sebagai pemilih, yakni apakah pemilih pengguna E-KTP atau suket.
“Selain itu pengawas harus proaktif dalam melakukan pengawasan dan secara maksimal terutama pada politik uang dan netralitas penyelenggara,” tegas Busran.(Riandi)