MAMUJU, mandarneia.com– Setelah beberapa waktu lalu menemui pihak DPRD dan Pemkab Pasangkayu, Tim Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (Sipkumham) Kumham Sulbar menggelar rapat Pembahasan Hasil Analisis Kebijakan terkait berita di salah satu media cetak di Sulbar, terkait Permasalahan HGU PT. Letawa yang diduga mencaplok sebagian besar lahan warga.
Pelaksanaan rapat tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kumham Sulbar Munir, dan di hadiri oleh perwakilan dari masing masing intansi terkait, diantaranya Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Barat, kepala badan pertanahan Pasangkayu, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan, Mahasiswa Dari Universitas Tomakaka Mamuju, serta Tim YANKOMAS dan Perancang peraturan perundang undangan Kanwil Kemenkumham Sulbar.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah mengenai Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (Sipkumham) yang mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah terkait Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Letawa,” ujar Munir.
Ia mengakui bahwa saat ini permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Letawa masih tumpang tindih dengan sertifikat hak milik warga Desa Jengeng Raya dan Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat.
Kegiatan di lanjutkan dengan diskusi dan mendengarkan pemaparan data dari setiap perwakilan instansi. Sesuai informasi, tim Yankomas juga akan melakukan investigasi ke lapangan. Hal tersebut telah sesuai permenkumham No. 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap dugaan pelanggaran HAM.(rls)
: redaksi@mandarnesia.com