Sedap yang Tidak Sedap

Bayangkan jika benar komunikasi seorang presiden dapat disadap secara ilegal. Bukankah itu berarti ada persoalan besar dalam sistem perlindungan informasi negara?

Presiden bukan hanya seorang pribadi. Ia adalah pemegang mandat konstitusi. Dalam komunikasi seorang presiden bisa terdapat pembicaraan tentang pertahanan, diplomasi, kebijakan ekonomi, dan berbagai keputusan strategis yang menyangkut masa depan bangsa.

Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa penyadapan itu benar-benar terjadi. Justru di sinilah Islam kembali memberikan pelajaran yang menarik.

Dalam surah yang sama, Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT mengingatkan:

فَتَبَيَّنُوا

Fatabayyanū.

“Maka telitilah kebenarannya.”

Dua pesan Al-Qur’an ini seolah sedang berbicara langsung kepada kehidupan politik kita hari ini. Yang pertama, jangan mencari-cari rahasia orang lain tanpa hak. Yang kedua, jangan mudah mempercayai dan menyebarkan informasi sebelum mengetahui kebenarannya.

Saya kira keduanya sama penting. Sebab boleh jadi yang sedang bermasalah bukan hanya orang yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga cara kita memperlakukan informasi.

Kita kadang terlalu senang mendengar rahasia orang lain. Semakin rahasia, semakin menarik. Semakin menyangkut orang besar, semakin cepat disebarkan.

Padahal belum tentu benar.

Ada satu ironi dalam kehidupan modern. Kita menuntut agar privasi kita dihormati, tetapi sering kali begitu menikmati ketika privasi orang lain terbongkar. Kita mengecam tindakan menguping, tetapi diam-diam penasaran dengan apa yang berhasil diuping. Kita menghendaki negara dikelola secara bermartabat, tetapi terkadang justru ikut meramaikan kabar yang belum jelas duduk perkaranya.

Dalam politik, informasi memang merupakan sumber kekuasaan. Orang yang mengetahui rahasia orang lain bisa memiliki pengaruh yang bahkan lebih besar daripada kewenangan formal yang dimilikinya.

Karena itulah penyadapan ilegal, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi. Ia dapat menyentuh persoalan hubungan kekuasaan, keamanan negara, dan kepercayaan antarlembaga.

Namun apabila isu tersebut ternyata tidak benar, persoalannya pun tidak kalah penting. Mengapa kabar sebesar itu bisa beredar? Bagaimana sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat membentuk kecurigaan publik terhadap institusi negara?

Pertanyaan-pertanyaan ini tentu membutuhkan jawaban, bukan sekadar perdebatan di ruang media sosial.

Saya selalu berpandangan bahwa negara membutuhkan aparat keamanan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus dibimbing oleh hukum dan etika. Negara membutuhkan kecanggihan intelijen, tetapi juga membutuhkan kecanggihan moral.

Sebab tidak semua yang mampu kita ketahui berarti menjadi hak kita untuk mengetahuinya. Dan tidak semua informasi yang berada di tangan kita harus disampaikan kepada orang lain. Itulah mengapa ajaran wa lā tajassasū terasa begitu relevan.

Islam tidak sekadar mengajarkan manusia bagaimana memperoleh pengetahuan, tetapi juga bagaimana menahan diri untuk tidak mencari pengetahuan melalui cara yang melanggar hak orang lain. Saya kira inilah salah satu dimensi penting dari akhlak dalam kehidupan bernegara.