Kanwil Kemenkum Dorong Kampus Jadi Motor Ekosistem Inovasi Daerah

Rochim menegaskan bahwa capaian permohonan yang ada belum sepenuhnya menggambarkan seluruh potensi kekayaan intelektual di Sulawesi Barat.

“Penguatan Sentra KI di perguruan tinggi diarahkan pada tiga fungsi utama, yakni mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual, mendampingi dan melindungi hasil karya, serta mendorong pemanfaatannya,” sebutnya lebih lanjut.

Pada tahap identifikasi, perguruan tinggi perlu memetakan potensi dari hasil penelitian dosen, karya mahasiswa, dan inovasi kampus yang memiliki nilai ekonomi.

Selanjutnya, Sentra KI diharapkan memberikan konsultasi dan memfasilitasi proses pendaftaran agar hasil karya memperoleh perlindungan hukum yang sesuai.

Tahap berikutnya adalah mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual yang telah dilindungi sehingga tidak berhenti pada sertifikat atau dokumen pendaftaran, tetapi dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan industri.

Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian dan inovasi kampus berpeluang menjadi bagian dari solusi atas kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Saefur Rochim menempatkan tiga faktor sebagai penentu keberhasilan Sentra KI, yakni pengelolaan kelembagaan yang optimal, sumber daya manusia yang kompeten, serta kolaborasi berkelanjutan.

“Pengelolaan yang optimal membutuhkan komitmen institusi perguruan tinggi untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai bagian dari tata kelola penelitian dan inovasi. Sementara itu, pengelola Sentra KI perlu memahami aspek teknis pendaftaran dan ketentuan hukum kekayaan intelektual.”

Kolaborasi juga diperlukan untuk mempertemukan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan industri. Sinergi tersebut dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengembangkan hasil penelitian, dan memperluas pemanfaatan inovasi.

Dalam skema ekosistem yang dipaparkan, perguruan tinggi berperan sebagai pusat riset dan penciptaan karya, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mendukung aspek regulasi, edukasi, fasilitasi pendaftaran, dan pendampingan, sedangkan pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan kebijakan, anggaran, serta integrasi dengan program pembangunan prioritas.