Reorientasi Prinsip Kemandirian dan Investasi Kepramukaan Global

Mekanisme-mekanisme tersebut di atas memperlihatkan bahwa kemandirian pendanaan dan inklusivitas bukan pilihan yang saling meniadakan. Justru karena ada sumber dana yang dikelola bersama, kelompok mampu membiayai anak yang tidak mampu tanpa merendahkan martabatnya.

Menuju Urunan Berkeadilan

Apa yang penulis tawarkan melalui tuisan ini bukanlah pada gagasan “iuran mahal”, melainkan pada cara membingkai ulang hubungan antara kerelaan dan keberlanjutan. Kerangka Urunan Berkeadilan terdiri paling tidak atas tiga lapis yang saling menopang.

Lapis 1: Hak dasar tanpa syarat. Setiap anak berhak mengikuti kepramukaan inti. Tidak boleh ada anak yang ditolak atau dipermalukan karena tidak mampu membayar. Lapis ini akan menjaga prinsip Scouting for All dan menjadi batas moral yang tidak boleh dilanggar.

Lapis 2: Urunan proporsional berbasis kemampuan. Keluarga yang mampu menyumbang lebih banyak secara sukarela, sedangkan yang kurang mampu menyumbang sesuai kesanggupan atau dalam bentuk tenaga dan barang. Logikanya gotong royong, bukan tarif tunggal. Dana terkumpul dikelola transparan dan digunakan terutama untuk empat hal: asuransi dan keselamatan, perawatan perlengkapan, pelatihan pembina, dan dana abadi bantuan.

Lapis 3: Usaha mandiri dan dana abadi. Gugus depan dan kwartir sebaiknya dapat mengembangkan sumber pendapatan sendiri, mulai dari usaha anggota, dukungan alumni, hingga kemitraan lokal, sehingga ketergantungan pada satu sumber dana menurun.

Tiga pagar pengaman agar tetap menjaga standar moral Suka dan Rela di Gerakan Pramuka tetap utuh:

1. Kesukarelaan pembina tetap dipertahankan. Urunan tidak dimaksudkan menjadi honor atau upah pembina. Penggunaannya diarahkan pada penggantian biaya (transportasi, konsumsi kegiatan), pelatihan, dan sertifikasi, dengan apresiasi yang bersifat penghargaan, bukan pembayaran jasa.
2. Transparansi sebagai syarat dengan terus membuat laporan penggunaan dana yang  disampaikan terbuka kepada orang tua dan anggota, sebagai bentuk akuntabilitas untuk membangun kepercayaan.
3. Menjamin tidak adanya diskriminasi layanan sebab besarnya urunan tidak boleh memengaruhi hak anak untuk berpartisipasi, naik tingkat, atau memperoleh tanda kecakapan.

Dengan kerangka ini, kerelaan tidak dihapus oleh uang, melainkan diberi wadah yang tertib dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia sendiri, dan dengan kajian tentang pemberian sukarela yang menempatkan solidaritas sebagai fondasi.

Kerangka Urunan Berkeadilan harus berjalan dalam batas hukum. Gugus depan yang berpangkalan di sekolah negeri bergerak dalam lingkungan yang membatasi penarikan dana dari orang tua. Menurut peraturan tentang komite sekolah yang berlaku (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) penggalangan dana dari orang tua oleh sekolah atau komite berbentuk bantuan atau sumbangan, yang sukarela dan tidak mengikat. Bukan pungutan, yaitu penarikan yang wajib dan mengikat dengan jumlah dan jangka waktu tertentu.

Tulisan ini tentu saja tidak menyarankan agar Gerakan Pramuka di Indonesia serta-merta menaikkan tarif kegiatan hingga tidak terjangkau masyarakat luas. Karakteristik ekonomi dan sosial Indonesia berbeda, dan prinsip inklusivitas tidak boleh dikorbankan.

Pandangan ini memiliki tujuan utama untuk mengajak pembina, pengurus kwartir, pihak sekolah, dan terutama orang tua untuk tidak menuntut fasilitas bintang lima dengan pendanaan kaki lima. Jika kita menginginkan kegiatan Pramuka yang aman, bebas perundungan, berperlengkapan layak, dan dibina pembina yang terlatih serta tersertifikasi, maka diperlukan kesadaran untuk berkontribusi secara proporsional.