Reorientasi Prinsip Kemandirian dan Investasi Kepramukaan Global

Oleh Adi Arwan Alimin | Scoutmaster/Member ATAS Indonesia

Gerakan Pramuka kerap dipersepsikan sebagai kegiatan sekolah yang murah, bahkan “gratis”. Tulisan ini menguji persepsi tersebut dengan membandingkannya pada praktik pendanaan kepramukaan di Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, lalu menawarkan kerangka Urunan Berkeadilan sebagai kontribusi finansial yang berjenjang, transparan, dan sukarela, yang justru memperkuat, bukan menggeser, standar moral Suka dan Rela. Argumen utamanya bahwa kerelaan adalah kehendak merdeka untuk memberi, bukan ketiadaan biaya; dan mutu pendidikan karakter, terutama keselamatan anak, tidak dapat ditopang oleh kerelaan tenaga semata.

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, kepramukaan memperoleh landasan hukum yang kuat sebagai gerakan pendidikan. Kehadirannya di sekolah kemudian diperkuat oleh kebijakan kurikuler: Pendidikan Kepramukaan pernah ditetapkan sebagai ekstrakurikuler wajib melalui Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014, yang kemudian dicabut oleh Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, dan peraturan terakhir itu diubah lagi dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.

Menurut teks Pasal 22 yang diubah, satuan pendidikan dasar dan menengah formal wajib menyediakan sekurang-kurangnya ekstrakurikuler kepramukaan atau kepanduan lainnya. Kewajiban itu melekat pada satuan pendidikan, bukan pada murid (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Perjalanan regulasi ini menunjukkan satu hal penting mengenai posisi Pramuka dalam ekosistem sekolah bergeser mengikuti kebijakan, sedangkan persepsi masyarakat cenderung bertahan, yakni Pramuka sebagai kegiatan pasca-jam pelajaran yang murah, masif, dan dianggap gratisan.

Persepsi ini patut dicermati secara akademis karena membawa konsekuensi praktis. Ketika kontribusi orang tua dibayangkan nyaris nol, hanya seragam dan iuran kemah puluhan ribu rupiah, maka tiga hal cenderung terabaikan: mutu sarana, proteksi keselamatan, dan apresiasi terhadap pembina. Di sini bekerja asumsi yang tidak selalu diucapkan karena Pramuka adalah program pembinaan karakter yang dibina negara, fasilitasnya semestinya tersedia tanpa modal finansial keluarga.

Sementara ada pula ketegangan konseptual yang jarang disorot. Secara kelembagaan, kepramukaan didefinisikan sebagai pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga, atau pendidikan nonformal. Dalam kerangka pendidikan nonformal, program justru dirancang fleksibel, berbasis komunitas, dan ditopang sumber daya komunitas itu sendiri (Coombs & Ahmed, 1974). Menempatkan Pramuka semata sebagai ekstrakurikuler sekolah, lalu menggantungkan seluruh pembiayaannya pada anggaran sekolah, karenanya menjauhkan Pramuka dari jati dirinya sebagai gerakan komunitas yang mandiri.

Pandangan “gratisan” itu berbeda tajam dengan praktik Kepramukaan sedunia (World Scouting). Di banyak negara, Pramuka dijalankan sebagai lembaga pendidikan karakter nonformal berbasis komunitas yang dibiayai anggotanya, dan orang tua memosisikannya sebagai investasi serius bagi masa depan anak.

Sebelum membandingkan angka, perlu dijernihkan dulu satu kekhawatiran etis yang wajar. Apakah gagasan iuran yang lebih bermakna bertentangan dengan semangat Suka dan Rela? Penulis ingin mengajukan pandangan dengan tiga argumen utama.

Pertama, kerelaan bukan sinonim gratis. Suka menunjuk pada kehendak yang merdeka, tanpa paksaan; rela menunjuk pada kesediaan berkorban demi sesama dan gerakan. Keduanya adalah kualitas niat, bukan status harga. Seorang pembina yang mengabdi tanpa upah adalah rela; orang tua yang menyisihkan sebagian penghasilannya agar anaknya berkemah dengan aman juga sedang menunaikan kerelaan, hanya dalam bentuk yang berbeda.

Sukarela dalam kajian sosiologi pun dipahami sebagai bantuan yang diberikan secara bebas dan berkelanjutan dalam kerangka organisasi, bukan sebagai ketiadaan sumber daya (Wilson, 2000). Dalam tradisi kepramukaan sendiri, Baden-Powell (1908, 1920) menekankan pelayanan dan swadaya sebagai watak pendidikan Pramuka. Dia tidak pernah menyiratkan bahwa gerakan ini bisa berjalan tanpa dukungan materil masyarakat.

Kedua, kemandirian adalah prinsip pendidikan, bukan sekadar strategi anggaran. Gerakan yang bergantung pada satu sumber, entah dana BOS atau hibah, rentan terhadap perubahan kebijakan. Kajian tata kelola sumber daya bersama menunjukkan bahwa komunitas yang menetapkan aturan, iuran, dan pengawasannya sendiri cenderung lebih tahan lama dan lebih akuntabel (Ostrom, 1990). Kajian sektor nirlaba juga menjelaskan mengapa lembaga yang melayani anak, di mana mutu sulit dinilai langsung oleh orang tua, memerlukan tata kelola yang memberi jaminan kepercayaan (Hansmann, 1980).