Masihkah Sulbar Mala’bi?

Oleh: Ilham Sopu

Ketika Sulawesi Barat berpisah dari Sulawesi Selatan dan disahkan menjadi daerah otonomi baru pada 2004, para pejuang dan pendiri provinsi ini tidak sekadar memperjuangkan lahirnya sebuah wilayah administratif. Mereka membawa sebuah cita-cita besar tentang masa depan daerah. Dari cita-cita itulah lahir sebuah tagline yang begitu kuat, Sulbar mala’bi

Mala’bi bukan sekadar ungkapan kebanggaan. Ia adalah identitas sekaligus harapan. Sebuah harapan agar Sulawesi Barat menjadi daerah yang bermartabat, berkarakter, maju, dan memiliki masyarakat yang unggul. Tagline itu terasa pantas disematkan kepada Sulbar karena provinsi ini lahir dari perjuangan panjang para tokoh yang tidak sedikit mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kepentingan pribadi demi sebuah cita-cita bersama.

Ada sebuah kisah menarik dalam proses perjuangan tersebut. Ketika sekelompok pejuang Sulbar menghadap Prof. Dr. Baharuddin Lopa dan menyampaikan tentang perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Lopa memberikan sebuah ungkapan yang kemudian dikenang: Sulbar akan segera menjadi provinsi; ia masih berada di langit, dan prosesnya tinggal menunggu untuk turun ke bumi.

Perjuangan itu akhirnya menemukan titik terang. Para tokoh dan pejuang Sulbar terus bergerak dengan satu keyakinan bahwa dalam perjuangan tidak ada kata “halte”. Perjuangan harus terus berjalan sampai cita-cita benar-benar terwujud. Para tokoh Sulbar pun memberikan dukungan dan restu. Hingga pada 2004, Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi baru, memisahkan diri dari Sulawesi Selatan.

Kini, Sulbar telah memasuki usia lebih dari dua dekade. Momentum ini semestinya bukan hanya menjadi agenda seremonial untuk memperingati hari ulang tahun provinsi. Lebih dari itu, usia 22 tahun adalah saat yang tepat untuk melakukan refleksi, sudah sejauh mana cita-cita para pendiri Sulbar diwujudkan? Dan masihkah Sulbar layak disebut Mala’bi?

Pertanyaan ini bukan untuk meragukan apa yang telah dicapai. Sebaliknya, ia merupakan bentuk kecintaan dan tanggung jawab moral terhadap daerah yang lahir dari perjuangan panjang. Para founding fathers Sulbar, baik mereka yang telah berpulang ke hadirat Tuhan maupun yang masih menyaksikan perjalanan daerah ini, tentu berharap agar provinsi yang mereka perjuangkan tidak mengalami stagnasi.

Pada fase awal berdirinya Sulbar, pembangunan sarana dan prasarana memang menjadi kebutuhan utama. Ketertinggalan infrastruktur dibandingkan dengan daerah-daerah lain harus segera dikejar. Dalam konteks inilah Gubernur pertama Sulbar, Anwar Adnan Saleh, meletakkan fondasi awal pembangunan. Berbagai pembangunan infrastruktur mulai dilakukan, termasuk pembukaan dan peningkatan akses jalan yang menghubungkan berbagai wilayah dan kabupaten di Sulawesi Barat.

Pembangunan fisik tentu penting. Jalan, jembatan, gedung, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur lainnya merupakan kebutuhan dasar untuk menggerakkan kehidupan masyarakat. Namun, setelah fondasi fisik mulai dibangun, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang akan mengisi dan menggerakkan semua itu, Jawabannya adalah manusia.

Karena itu, pembangunan manusia atau sumber daya manusia tidak boleh ditempatkan sebagai pelengkap. Ia justru harus menjadi pusat dari pembangunan. Infrastruktur yang megah tanpa manusia yang berilmu, berkarakter, dan memiliki integritas tidak akan cukup untuk mengantarkan Sulbar menjadi daerah yang benar-benar maju.

Di sinilah pembangunan karakter dan penguatan sumber daya manusia menjadi keniscayaan. Generasi muda Sulbar harus dipersiapkan bukan hanya untuk mampu bersaing secara ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir, membaca perubahan zaman, memiliki integritas, serta memiliki fondasi spiritual yang kuat.

Pada awal kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama almarhum Wakil Gubernur Salim S. Mengga, perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia kembali mendapatkan ruang. Berbagai gagasan dan program diarahkan untuk mempersiapkan Sulbar menghadapi masa depan. Salah satu yang patut mendapat perhatian serius adalah penguatan literasi.

Sejumlah kegiatan literasi memang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun, kegiatan tersebut semestinya tidak berhenti pada seremoni, festival, atau kegiatan membaca sesaat. Literasi harus menjadi gerakan yang menyentuh akar persoalan: membangun budaya membaca, membentuk tradisi berpikir, memperluas wawasan, dan melahirkan generasi yang menjadikan ilmu sebagai bagian dari kehidupannya.

Jika gagasan Gubernur Sulbar untuk memperkuat literasi benar-benar diwujudkan secara sistematis, program ini sesungguhnya merupakan salah satu jalan untuk menghidupkan kembali cita-cita para pendiri Sulbar. Sebab, kemala’bian sebuah daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari jalan yang mulus, gedung yang berdiri, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Di sinilah pentingnya mempertemukan literasi dengan spiritualitas.