Oleh: Ilham Sopu
Sulawesi Barat tidak cukup hanya dibangun dengan jalan, gedung, jembatan, dan infrastruktur fisik. Ada pembangunan yang jauh lebih menentukan masa depan daerah, tetapi sering tidak terlihat secara kasatmata: membangun manusia melalui ilmu pengetahuan dan budaya membaca. Sebab, jalan dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, tetapi literasilah yang menghubungkan manusia dengan gagasan, pengetahuan, dan peradaban.
Karena itu, gagasan Gubernur Sulawesi Barat agar setiap anak SMA sederajat sebelum menamatkan pendidikannya mampu membaca dan menamatkan setidaknya 20 buku patut mendapat perhatian serius. Gagasan tersebut tidak boleh berhenti sebagai sebuah wacana dalam sambutan atau percakapan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi political action yang nyata.
Dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh pejuang Sulbar tahun lalu, gagasan tersebut kembali disampaikan oleh Pak Gubernur. Bagi saya, ini bukan sekadar program membaca buku. Di dalamnya terdapat cara pandang yang jauh ke depan tentang bagaimana menyiapkan generasi Sulbar agar tidak hanya menjadi lulusan sekolah, tetapi menjadi manusia pembelajar yang memiliki wawasan, daya kritis, dan kemampuan membaca perubahan zaman.
Kita tentu patut mengapresiasi pemikiran tersebut. Seorang pemimpin daerah memang tidak cukup hanya memikirkan apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini, tetapi juga harus memikirkan manusia seperti apa yang akan mengisi Sulbar dua puluh atau tiga puluh tahun yang akan datang.
Di sinilah literasi menjadi investasi peradaban.
Momentum Hari Jadi Sulbar yang ke-22 seharusnya tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang sejarah perjuangan pembentukan provinsi ini. Sejarah memang penting, tetapi generasi yang hidup hari ini juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan masa depan. Jika para pejuang Sulbar dahulu berjuang melahirkan sebuah provinsi, maka generasi hari ini harus melanjutkan perjuangan itu dengan melahirkan generasi Sulbar yang berilmu, berkarakter, kreatif, dan memiliki tradisi membaca.
Karena itu, gagasan 20 buku perlu segera dirumuskan secara lebih konkret. Pemerintah daerah dapat mengundang para akademisi, guru, kepala sekolah, pegiat literasi, budayawan, penulis, tokoh agama, perguruan tinggi, perpustakaan, dan para pejuang Sulbar untuk duduk bersama merumuskan desain programnya.
Yang perlu dipikirkan bukan sekadar berapa jumlah bukunya, tetapi buku apa yang dibaca, bagaimana cara membacanya, bagaimana siswa mendiskusikannya, dan bagaimana memastikan kegiatan tersebut tidak menjadi beban administratif bagi sekolah. Membaca harus menjadi pengalaman intelektual yang menyenangkan, bukan sekadar kewajiban untuk mengejar angka.
Program itu bahkan dapat dikembangkan menjadi gerakan literasi khas Sulbar. Buku-buku tentang sejarah, kebudayaan, tokoh, dan kearifan lokal Sulawesi Barat dapat ditempatkan sebagai bagian penting dari bacaan siswa. Anak-anak Sulbar perlu mengenal dunia yang luas, tetapi pada saat yang sama mereka harus mengenal tanah tempat mereka tumbuh.
Bayangkan jika seorang anak SMA di Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, atau Mamuju Tengah mampu menamatkan 20 buku selama masa pendidikannya. Bayangkan pula jika ribuan siswa melakukan hal yang sama setiap tahun. Dalam lima atau sepuluh tahun, kita akan memiliki generasi muda dengan cakrawala berpikir yang jauh lebih luas.
Itulah sebabnya saya berharap gagasan Pak Gub tidak berhenti pada tataran wacana. Janji literasi harus ditagih dalam bentuk kebijakan. Pemerintah perlu memberikan ruang, anggaran, fasilitas, pendampingan, dan sistem evaluasi yang memungkinkan gagasan tersebut benar-benar hidup di sekolah-sekolah.
: redaksi@mandarnesia.com
