MANDARNESIA.COM, Jakarta — Perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu industri media. Kehadirannya mulai mengubah cara publik mengakses informasi, menurunkan lalu lintas kunjungan ke situs berita, sekaligus memunculkan tantangan baru bagi keberlanjutan bisnis media di Indonesia.
Temuan tersebut terungkap dalam peluncuran dua hasil riset yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Monash University Indonesia dan PR2Media di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, mengatakan penelitian tersebut disusun sebagai dasar bersama untuk memahami perubahan yang sedang terjadi di industri media akibat perkembangan AI.
“Kami ingin informasi ini menjadi pengetahuan bersama sehingga percakapan ke depan didasarkan pada realitas yang sama dan memudahkan kita merumuskan langkah-langkah bersama,” kata Wahyu.
Grants and Partnerships Manager Asia & the Pacific International Fund for Public Interest Media (IFPIM), Trinna Leong, menilai perubahan yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat menemukan informasi.
Menurutnya, AI kini semakin sering menyajikan ringkasan informasi tanpa mengarahkan pengguna ke sumber berita asli.
“Ini bukan lagi kekhawatiran masa depan. Ini sedang terjadi sekarang, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujarnya.
Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris, memaparkan hasil penelitian mengenai dampak AI generatif terhadap industri media setelah hadirnya fitur Google AI Overview.
Penelitian dilakukan menggunakan data kunjungan, click-through rate (CTR), impresi, data Similarweb, serta wawancara dengan sejumlah perusahaan media.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata trafik media yang diteliti turun hingga sekitar 54 persen, dengan media berskala menengah menjadi kelompok yang paling terdampak.
Dari analisis terhadap 13 media besar, enam di antaranya mengalami penurunan trafik yang signifikan secara statistik setelah peluncuran AI Overview.
Fenomena Double Subsidy
Salah satu temuan utama riset adalah munculnya fenomena double subsidy atau subsidi ganda yang harus ditanggung perusahaan media.
Subsidi pertama terjadi ketika konten jurnalistik diambil melalui proses scraping untuk melatih model AI tanpa kompensasi kepada media sebagai pemilik karya.
Subsidi kedua muncul akibat aktivitas crawler AI yang meningkatkan beban server perusahaan media sehingga biaya operasional ikut meningkat.
Dalam wawancara dengan sejumlah pengelola media, biaya tambahan server akibat aktivitas bot AI berkisar antara puluhan juta hingga sekitar Rp100 juta per bulan.
“Jurnalisme menopang demokrasi, menopang ekosistem informasi, sekarang juga menopang perusahaan AI. Tetapi media justru menanggung biaya tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan,” kata Ika.
Penelitian juga menemukan respons media terhadap AI masih beragam. Ada yang memblokir crawler AI, ada yang membatasi sebagian akses, sementara sebagian lainnya tetap membiarkan akses terbuka karena khawatir kehilangan visibilitas di mesin pencari berbasis AI.
Riset tersebut merekomendasikan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas perusahaan media, serta perlindungan khusus bagi media lokal yang dinilai paling rentan menghadapi perubahan ini.
Sementara itu, penelitian PR2Media memotret kesiapan perusahaan media anggota AMSI dalam mengadopsi AI menggunakan kerangka AI Readiness Index (AIRI).
Peneliti PR2Media, Engelbertus Wendratama, menyebut sebagian besar perusahaan media masih berada pada tahap awal pemanfaatan AI dan belum memiliki strategi jangka panjang dalam pengembangan teknologi tersebut.
Menurutnya, AMSI perlu memperkuat posisi tawar industri media melalui negosiasi kolektif dengan platform AI, termasuk terkait lisensi, perlindungan konten, kompensasi penggunaan data, hingga skema revenue sharing.
Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menilai tantangan tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga kebijakan perpajakan dan persaingan usaha.
“Kami percaya ekosistem pers yang sehat akan menghasilkan informasi yang sehat bagi publik. Informasi yang sehat akan memperkuat demokrasi,” ujar Dahlan. (Rls/WM)
















