Kinerja Dipantau via Zoom: Staf Ahli Bupati Polman Usulkan WFH untuk ASN Polman

by
by

MANDARNESIA.COM, Polewali — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar didorong melakukan lompatan besar dalam reformasi birokrasi. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Dr. Aco Musaddad HM, mengusulkan sistem kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH) dua hari per pekan dan Dialog Kinerja berbasis digital menggunakan Zoom.

Usulan tersebut dituangkan dalam Telaahan Staf yang disampaikan langsung kepada Bupati Polewali Mandar, Selasa, 31 Maret 2026. Gagasan ini menandai pergeseran paradigma birokrasi dari sekadar absensi menuju pengukuran kinerja berbasis output.

Menurut Aco Musaddad, sistem absensi konvensional, baik fisik maupun online, belum mampu mencerminkan produktivitas riil ASN.

“Dialog Kinerja via Zoom memungkinkan pimpinan memantau progres tugas secara real-time. Ini bukan sekadar absensi digital, tapi forum laporan harian yang substansial,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan WFH selama dua hari dinilai dapat meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan (work-life balance), sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

Secara regulatif, skema ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jam Kerja dan Hari Kerja ASN yang membuka ruang penerapan sistem kerja fleksibel.

Baca Juga:

Namun demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Aco menegaskan bahwa layanan strategis seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan publik langsung tetap wajib bekerja dari kantor guna menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Skema Uji Coba dan Pengawasan Ketat

Dalam telaahan tersebut, terdapat sejumlah poin strategis yang menjadi dasar implementasi:

  • Payung Hukum: Diperlukan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur penyesuaian sistem Tunjangan Kinerja (Tukin) berbasis output.
  • Pilot Project: Uji coba disarankan pada 3–5 OPD yang bersifat administratif atau perencanaan selama tiga bulan.
  • Pengawasan: ASN yang tidak mengikuti Dialog Kinerja tanpa alasan sah akan dianggap tidak masuk kerja.
  • Peran Sekda: Mekanisme teknis Dialog Kinerja via Zoom diatur oleh Sekretaris Daerah.
  • Infrastruktur: Dinas Kominfo diminta memastikan stabilitas jaringan internet.

WFH dalam skema ini ditegaskan bukan sebagai bentuk kelonggaran kerja, melainkan transformasi sistem kerja berbasis hasil.

Melalui inovasi ini, Pemkab Polewali Mandar diharapkan mampu beradaptasi dengan tuntutan era digital, sekaligus memperkuat penerapan e-government yang efisien di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional. (Rls/WM)

Baca Juga

Comment