MANDARNESIA.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Predikat tertinggi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan ini diraih untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.
Dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Rabu (11/6/2025), Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, namun menegaskan bahwa tantangan masih ada.
“Alhamdulillah, ini buah kerja keras semua pihak. Tapi kami tak boleh berhenti di sini. Masih ada catatan dari BPK yang harus kami perbaiki,” ujar Salim.
Ia menyebut Pemprov tidak akan menunggu batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan BPK.
“Tim kami sudah bergerak untuk menuntaskan masalah administratif dan pengembalian kerugian negara secepat mungkin,” tambahnya.
Tiga Temuan BPK dan Langkah Perbaikan
BPK RI dalam laporannya mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulbar, namun tetap menyoroti tiga temuan penting yang mesti segera ditindaklanjuti. Meski tidak dirinci, Salim memastikan seluruh rekomendasi BPK akan diprioritaskan penyelesaiannya.
“Kami tak ingin sekadar mempertahankan WTP, tapi juga mengejar WTP tanpa catatan di tahun-tahun mendatang,” tegas Salim, yang merupakan pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK).
Untuk itu, Pemprov Sulbar telah mengambil langkah-langkah korektif, di antaranya:
- Memblokir akses lelang proyek bagi pihak yang terkait dengan temuan BPK hingga persoalan selesai.
- Memperketat pengawasan internal di seluruh OPD.
- Meningkatkan koordinasi dengan DPRD untuk menjamin akuntabilitas keuangan publik.
Dorong Daerah Lain Raih WTP
Wagub Salim juga mendorong seluruh kabupaten/kota di Sulbar agar mengikuti jejak Pemprov dalam meraih WTP.
“Kami siap berbagi pengalaman dan praktik baik agar seluruh daerah di Sulbar bisa meraih predikat yang sama,” ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, Salim menekankan bahwa WTP bukan semata prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap rakyat.
“Ini tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com