Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Himpunan Pelajar Mahasiswa Kelumpang Raya (Hipmakar) Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Mamuju Mamuju. Menuntut perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam pers rilis yang diterima media, Koordinator Lapangan Aco Ridwan menganggap Kecamatan Bonehau-Kalumpang masih sangat tertinggal. Selain itu, personal Tempat Hiburan Malam (THM) juga disinggung sebagai pemicu kerusakan akhlak. Masalah ini diharapkan bisa terselesaikan dengan baik.
Penyampaian aspirasi di depan Kantor Bupati, hanya berlangsung beberapa menit. Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid kemudian mengundang perwakilan pendemo untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi di ruang kerjanya.
“Saya terima kasih dengan demo damai. Demo, termasuk ruang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ada lima poin secara tertulis. Pertama mereka mempertanyakan status jalan yang ada di Kalumpang dan Bonehau,” katanya kepada wartawan, Senin (2/3/2020).
Ada tiga status jalan Bonehau-Kalumpang yang disampaikan Habis. Salah satunya jalan tersebut status jalan strategi Nasional. Yaitu sepanjang jalan dari Bonehau sampai ke perbatasan Seko. Jalan tersebut adalah kewenangan provinsi.
“Saya perjelas mereka supaya mereka tahu bahwa itu jalan provinsi. Kemudian jalan strategi ini telah dibuat perjanjian kerja sama dengan PT. Hadji Kalla. Tadi saya juga hadirkan (PT. Hadji Kalla) bahwa untuk kewenangan itu diarahkan ke PT. Hadji Kalla untuk perbaikan jalan sampai ke Kelumpang,” ungkapnya.
“Sudah dijelaskan juga tadi beberapa kegiatan yang telah dilakukan PT. Hadji Kalla. Seperti jembatan dari target 48 sudah dilaksanakan 13. Kemudian jalannya juga sudah ada pelebaran ke atas, dan mereka juga sudah mulai paham sesungguhnya,” sambungnya.
Ia menjelaskan, kabupaten bertugas menghubungkan antara kecamatan, dan desa. Kemudian jalan desa menjadi kewenangan desa. “Kita sudah kasi anggaran 10 persen dalam APBD untuk pemerataan. Supaya tidak ada lagi desa yang merasa diperhatikan dan tidak diperhatikan.”
Untuk tuntutan pertanian. Seperti jagung alat-alat pertanian. Habsi menyampaikan sudah melakukan setiap tahunnya dalam APBD Pemkab Mamuju. “Hanya saja kalau semua masyarakat harus difasilitasi, saya kira itu tidak mungkin. Tapi ada kelompok-kelompok tani yang kita bantu secara bertahap.”
Untuk permintaan sektor pendidikan, fasilitas pendidikan yang rusak ada perbaikan terhadap prasarana pendidikan dan pelihara yang belum dibangun. Kemudian untuk THM, keinginan pendemo untuk teguran agar tidak merusak generasi.
“Saya kira wajarlah kalau misalnya dalam pemantauan, bahwa si pemilih THM keluar dari koridor pemilik izin. Dan ini saya sudah sampaikan kita serahkan ke pihak berwajib untuk menyampaikan itu. Ketika bertentangan dengan izinnya saya kira bisa ditegur untuk tidak terlalu vulgar,” ungkapnya.
Tenaga fungsional seperti kesehatan dan pendidikan yang belum seimbang antara guru dan murid. Medis yang belum seimbang terhadap penduduk. Ia sampaikan, sesungguhnya upaya telah dilakukan di dalam menyeimbangkan kebutuhan. Pemkab Mamuju telah mengangkat tenaga kontrak untuk 2018. Statusnya tenaga kontrak khusus di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau.
“Itu tenaga kontrak khusus kita angkat. Walaupun sebenarnya dilarang UU. Tapi tetap dilakukan untuk memenuhi keseimbangan antara murid dan guru. Demikian juga masalah medis,” jelasnya.
Menurutnya Hipmakar bagus dalam menyampaikan hal-hal yang perlu diberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pun punya tahapan melakukan pembangunan dan perencanaan.
“Ada tahapan pertama, kedua, ketiga, dan kita akan selalu mengutamakan hal-hal yang harus diselesaikan yang dibutuhkan masyarakat. Dan tadi mereka hanya menunggu realisasi apa yang disampaikan seperti tadi bantuan pertanian. Dalam waktu dekat kita akan salurkan bantuan. Kemarin juga di sahabat rakyat lalu, kita sudah serahkan banyak bantuan,” tutupnya.
+62 813-5515-9281
redaksi.mandarnesia@gmail.com