Standar Ganda Dukungan Partai di Pilkada

Oleh: Makmun Mustafa (Pemerhati Sosial Politik)

Aroma persaingan perebutan surat dukungan partai politik di Pilkada Mamuju menjelang masa pendaftaran calon Bupati/Wakil Bupati semakin ketat dan sengit.

Di halaman facebook beberapa punggawa partai tampak jelas tergambar, bagaimana klaim antara dua gerbong yang akan maju bersahut-sahutan, dan saling sindir.

Spekulasi seperti ini sudah sering terjadi dalam kontestasi politik semisal pilkada dan pilgub. Dan tidak jarang suasana seperti ini, menjadi ajang taruhan/berjudi bagi pihak yang yakin dan bermental gambling.

Padahal jika memahami bahwa politik tak akrab dengan yang namanya, “kepastian dan konsistensi”, maka tentu kedua pihak akan mempermaklumkan. Hingga masa pendaftaran tiba, dan semua akan tergambar jelas dukungan masing-masing partai politik. Tidak mesti harus bersitegang apa lagi harus saling sindir satu dan lainnya.

Beberapa persoalan bisa memicu terjadinya seperti itu, dominasi dan pertentangan di antara pengurus partai politik di daerah, semisal dewan pengurus cabang dan wilayah. Serta besarnya “mahar” yang biasa penyebutannya dibungkus rapi dan diperhalus dengan menyebutnya cost politik.
Sisi positif bagi partai yang disebutkan tentu saja akan mengangkat rating partai yang banyak diperbincangkan orang. Namun sisi buruknya partai tersebut akan semakin dinilai tidak konsisten alias “mencla-mencle”.

Terkadang kejadian saling klaim dukungan partai politik menjadi sesuatu yang lumrah, dan menjadi kejadian yang sering terjadi di setiap pilkada atau pilgub. Hal seperti itu justru ikut menambah daftar menu/bahan perbincangan di warung kopi bagi para politisi, dan kelompok kepentingan yang ikut menyusu pada kekuasaan.

Beberapa beberapa pekan yang lalu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan sejumlah kerawanan pilkada di wilayah Polda yang dipimpinnya, disinyalir bahwa dipicu dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dukungan ganda dari partai politik (parpol).

Meskipun secara prosedural dan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak yang sudah memasuki tahap keempat semakin menuju ke arah yang lebih baik, dan mendekati sempurna. Namun kita semua berharap semoga pesta demokrasi semakin membaik dan ideal.

Tugas kader partai politik sebagai penjaga yang berada di barisan terdepan agar Pilkada Serentak jauh dari kebisingan politisasi SARA dan penyebaran berita berita yang masuk dalam kategori berita HOAX.

Tentu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik/kader untuk menjaga kwalitas berdemokrasi bisa berjalan dengan baik dan terpuji. KPU sebagai penyelenggara menjadi kunci terselenggaranya Pilkada Serentak yang damai dan semakin demokratis.
Demikian halnya para penguasa di daerah yang kebetulan sebagai calon petahana, harus menghindari tindakan yang ikut memperkeruh situasi. Hindari intervensi dan intimidasi terhadap pemerintah pada level kecamatan dan desa.