Sekprov Sulbar Ajak Masyarakat Tekan Angka Kemiskinan

MAMUJU, Mandarnesia.com — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Muhammad Idris DP menyebut, kebijakan penuntasan kemiskinan dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulbar mengalami surplus. Namun, lamban dalam aspek pencapaian.

“Pertanyaannya ada apa dengan kebijakan dengan capaiannya? Akhirnya dijawab oleh diskusi tadi bahwa ternyata kalau untuk menuntaskan kemiskinan tidak hanya pemerintah saja yang teriak-teriak. Harus ada yang lain,” kata Idris kepada mandarnesia.com usai menggelar diskusi di Pelataran Kantor Bappeda Sulbar, Senin (28/1/2019).

Data jumlah kemiskinan di Sulbar menunjukkan, grafis yang naik turun. Kemiskinan September 2018 11,22 persen turun dari Maret 2018 yang sebesar 11,25 persen. Tapi, September 2017 berada pada angka 11,18 persen.

Idris mengungkapkan, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk menyelesaikan secara mandiri masalah kemiskinannya dan pemerintah memberikan support.

Karena berbicara kemiskinan kata Idris, paling tidak bagaimana mengurangi beban warga negara agar tidak miskin.

“Kita membantu saja dari pengobatan, kesehatannya, biaya pendidikan. Itu cara-cara yang kedua memberi peluang untuk bisa survive melalui pemberian barang dan modal,” tutur Idris.

Menurut Idris, keberadaan program Marasa, sudah merangkai aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek pertumbuhan ekonomi. Tiga-tiganya ada dalam program Marasa. Tinggal, bagaimana mengkonsolidasi di lapangan.

“Karena ada hambatan. Hambatan pertama dalah hambatan politik. Kenapa ada hambatan politik karena antara kabupaten dan provinsi selalu ada hegemoni politik lokalnya masing-masing,” tutur Idrsis.

Nantinya, sambung Idris, akan dilakukan alur evaluasi. Kalau dinas kesehatan, ukuran terakhirnya yang disebut pemberantasan intervensi kemiskinan, apa saja yang bisa diukur. Pendidikan apa saja bentuk pemberdayaan dan ukurannya seperti apa.

“Kalau saya hampir setiap tiga bulan kita evaluasi. Kalian tinggal tunggu saja tiga bulan berikutnya. Kita hanya bicara pengukuran intervensi Marasa terhadap kemiskinan di Sulbar. Sampai akhir tahun kita akan ekspos sejauh mana Marasa efektif mengelola kemiskinandi tempat yang sama,” katanya.

Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Juanda Maulana mengatakan, angka kemiskinan di Sulbar perlu menjadi evaluasi. Juanda menarget tahun 2019, angka kemiskinan di Sulbar turun 10 persen.

“Kalau itu tercapai dengan anggaran yang kita kelolah atau digunakan oleh OPD di tahun 2019, dan tercapai angka kemiskinan 10 pesren, maka pekerjaan kita untuk target tahun 2020 pengurangan angka kemiskinan kita target 9,8 persen. Kalau tercapai maka, Insya Allah akan jadi arah kebijakan kita 2020. Ini kita menekankan bahwa angka kemiskinan turun menjadi dua digit,” ujarnya.

Selain indikator kemiskinan, lanjut Junda, indikator dalam RPJMD juga menjadi satu catatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar, yang mesti dikejar 66 persen. Kemudian, masalah indikator tentang ketenagakerjaan.

Reporter: Sudirman Syarif