MANDARNESIA.COM, Polewali – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Monitoring Evaluasi dan Pendampingan implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance, dan Prevention (MCSP) Tahun 2025, Rabu (10/9/2025), di Aula Sipamandaq Bappeda Litbang.
Menurut rilis dari Tim Warta Kominfo SP bahwa kegiatan yang bertujuan memperkuat kualitas penyelenggaraan pencegahan korupsi ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan perangkat daerah, antara lain Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kepala BKPP, Kepala Badan Pendapatan, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selain itu hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Direktur RSUD Hajjah Andi Depu, Direktur RSUD Wonomulyo, Admin MCP Kabupaten, serta perwakilan Verifikator MCP Inspektorat.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar juga menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi. Ia mengajak seluruh kepala OPD dan perangkat daerah bekerja sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sejak awal saya sudah berkomitmen untuk mengedepankan upaya-upaya reformasi birokrasi. Saat ini saya mencermati terlebih dahulu kondisi yang ada, setelah itu saya akan melaporkan ke Bupati untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan kami ambil. Saya kira kita bisa bersama melakukan yang terbaik. Yang terpenting, kita semua berkomitmen bekerja untuk mewujudkan Polman yang lebih baik,” ujar Nursaid dalam rilis tersebut di atas.
Lebih jauh Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar dalam rilisnya menyebut bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Polewali Mandar, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (Rls/WM)










