MANDARNESIA.COM, Polewali — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Zoom Meeting “Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional”, Kamis (4/12/2025) di Kantor Bupati Polman. Kegiatan ini menjadi langkah awal percepatan modernisasi tata kelola Bansos di daerah.
Rilis Tim Warta Kominfo SP Polman menyebut bahwa berdasarkan pemetaan nasional, Polman ditetapkan sebagai salah satu dari 32 kabupaten/kota percontohan (piloting) program digitalisasi Bansos yang akan mulai diimplementasikan penuh pada 2026.
Komitmen Pemkab Polman
Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud memimpin langsung delegasi Pemkab Polman. Ia didampingi oleh pejabat lintas sektor terkait pendataan dan tata kelola Bansos, yaitu:
- Kepala Dinas Sosial, Azwar Jazin
- Kepala Dukcapil, Astuty
- Kepala Dinas Kominfo SP, Aco Musaddad HM
- Kepala BPS Polman, Achmad Nasir
Keterlibatan aktif lintas OPD ini menunjukkan kesiapan daerah dalam integrasi data dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
Paparan Narasumber dan Poin Utama
Sosialisasi menghadirkan sejumlah pejabat tinggi yang menekankan pentingnya akurasi data dan efektivitas penyaluran Bansos melalui transformasi digital. Narasumber yang hadir di antaranya:
- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
- Kepala Percepatan Transformasi Digital DEN, Ruhut Binsar Pandjaitan
- Menteri PANRB, Rini Widiyanti
- Kepala Bappenas, Prof. Rahmat Pambudy
- Sekjen Kemensos, Robben Rico
- Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba
- Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti
- Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani (berbagi praktik terbaik)
Bupati Samsul Mahmud menyampaikan kembali pesan Mendagri bahwa digitalisasi Bansos adalah kunci menciptakan penyaluran yang lebih adil, tepat sasaran, serta bergantung pada komitmen daerah dalam menjaga akurasi data.
Persiapan Menuju Implementasi 2026
Program piloting ini diharapkan mampu mengatasi masalah tumpang tindih data, ketidaktepatan sasaran, hingga proses birokrasi yang lambat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, sistem Bansos diarahkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Terpilihnya Polman sebagai daerah percontohan menjadi peluang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi warga kurang mampu. Pemkab Polman kini bersiap melakukan koordinasi intensif untuk memenuhi kebutuhan teknis dan administratif menuju pelaksanaan program pada 2026. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com