Oleh: Kolonel Inf. Andik Siswanto, S.IP., M.I.Pol. (Dandim 1418/Mamuju)
Pangan bukan sekadar persoalan ekonomi semata. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Bulog.co.id).
Sebagai kebutuhan dasar pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Sedang ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan seperti yang termaktub dalam undang-undang pangan.
Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dari ketahanan nasional yang harus kita jaga bersama. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan kini menjadi semakin penting bagi Indonesia.
Dari sudut pandang Komando Distrik Militer (Kodim) 1418/Mamuju kami telah mengambil langkah strategis yang sangat tepat dengan mendukung Program Makan Bergizi (MBG). Program ini bukan hanya memberikan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menggerakkan seluruh potensi lokal demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Bahwa peran TNI, khususnya Kodim 1418/Mamuju, tidak hanya sebagai penjaga keamanan wilayah, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kodim 1418/Mamuju, telah menunjukkan bagaimana pendekatan teritorial bisa menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai tantangan ketahanan pangan di daerah kita.
Dalam pandangan penulis, ketahanan pangan seringkali disalahartikan hanya sebagai masalah ketersediaan dan harga pangan. Padahal, ketahanan pangan bagian integral dari ketahanan nasional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.
Ketika masyarakat kita memiliki akses yang cukup terhadap pangan bergizi, maka mereka akan sehat, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Di sinilah peran MBG menjadi sangat penting.
Program MBG tidak hanya fokus pada distribusi makanan bergizi kepada anak-anak usia sekolah, tetapi juga menggerakkan berbagai sektor untuk memastikan ketahanan pangan secara menyeluruh. Ini adalah strategi cerdas Bapak Presiden Prabowo yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan dalam satu program terpadu.
Di daerah kami sangat mengapresiasi bagaimana jajaran Kodim 1418/Mamuju membangun sinergi lintas sektor yang kuat.
Melalui kolaborasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), aparat teritorial seperti Koramil dan Babinsa, serta berbagai dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Serta Dinas Perikanan dan Pertanian, program MBG berjalan dengan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, TNI, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kami percaya, dengan model kolaboratif seperti ini, swasembada pangan di Mamuju pun bukan lagi mimpi, melainkan tujuan yang nyata dan dapat dicapai.
Salah satu aspek yang menurut kami sangat menarik adalah keterlibatan petani milenial sebagai pendamping masyarakat di desa-desa. Mereka membantu mengidentifikasi dan mengelola potensi lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan hortikultura. Dengan pendampingan ini, masyarakat desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberdayakan untuk mengembangkan potensi mereka secara mandiri.
Pola pemberdayaan seperti ini sangat penting agar program MBG tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Penulis yakin kolaborasi dengan petani milenial untuk memperluas areal tanam di wilayah desa menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan secara lokal.
Tidak kalah penting peran jajaran Koramil dan Babinsa yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa.
Mereka tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendampingi masyarakat dalam mengelola program MBG. Ini menunjukkan bahwa aparat teritorial memiliki peran multifungsi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah.
Bahwa pendekatan ini sangat efektif karena aparat teritorial memiliki kedekatan emosional dan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat di wilayahnya. (*)
: redaksi@mandarnesia.com