MANDARNESIA.COM, Makassar — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Balai Besar Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kamis, (15/5/2025).
Bertempat di Aula BBPVP Makassar, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 4, Makassar, penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud dan Kepala BBPVP Makassar, Dr. La Ode Haji Polondu, S.Pd., M.Pd. Acara ini menjadi momen penting dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di Bumi Tipalayo.
Fokus pada Pelatihan dan Sertifikasi
Kerja sama ini mencakup pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi tenaga kerja, pemberdayaan lulusan pelatihan, serta penyediaan instruktur. Bupati Samsul Mahmud menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari solusi sistemik untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Polman.
“Data menunjukkan, jumlah angkatan kerja kita sudah mencapai 259 ribu jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di angka 76 persen. Tapi yang mengkhawatirkan, jumlah pengangguran terbuka masih di atas 8.000 orang,” ungkap Bupati dalam sambutannya.
Menurutnya, angka tersebut mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dan daya saing melalui pelatihan vokasi menjadi kebutuhan mendesak.
“Yang kita butuhkan bukan hanya pelatihan, tetapi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja,” tegasnya.
Sinergi Pemerintah dan BBPVP
Kepala BBPVP Makassar, Dr. La Ode Haji Polondu dalam sambutannya menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Polewali Mandar pada 2 Mei 2025 lalu. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu langsung dengan Bupati di ruang kerja untuk membahas potensi kerja sama pelatihan dan vokasi.
“Kami ingin memastikan bahwa pelatihan tidak hanya selesai di kelas, tapi juga berlanjut pada proses sertifikasi dan penempatan kerja. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Forkopimda,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar Polres, Kodim, dan Kejaksaan Negeri sebagai bagian dari Forkopimda dilibatkan dalam pembukaan akses jaringan kerja bagi lulusan pelatihan. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa saat ini UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Polewali Mandar belum berada di bawah binaan BBPVP Makassar. Untuk itu, ia meminta agar Dinas Tenaga Kerja segera menyiapkan dokumen persyaratan agar proses pembinaan bisa segera dilakukan.
Perluas Akses, Bangun Jaringan
Bupati Samsul Mahmud juga menyoroti pentingnya jaringan kerja (networking) dalam membuka akses peluang kerja baru, baik di dalam maupun luar daerah.
“Jaringan itu penting. Informasi, referensi, bahkan rekomendasi pekerjaan bisa datang dari siapa saja yang kita kenal. Maka penting membangun kolaborasi dan komunikasi yang luas,” ujarnya.
Ia menginstruksikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, M. Irdan Natsir, untuk segera menindaklanjuti permintaan BBPVP terkait dokumen pembinaan UPTD BLK.
Hadirnya Kolaborasi Lintas Lembaga
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Polewali Mandar H. Ahmad Saifuddin, Kepala Bagian Pemerintahan Muhammad Asrif, serta Analis Kebijakan Pemerintahan Sitti Arfah. Dari pihak BBPVP Makassar hadir Kabag Umum Andi Mencen Ashar, Koordinator SDM dan Aparatur Kemenaker Hermanto, serta Koordinator Bidang Instruktur Habibi.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyiapkan tenaga kerja Polewali Mandar yang lebih siap bersaing, baik di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional.
Sumber: Rilis Kominfo SP
Editor: WM
: redaksi@mandarnesia.com