Reporter : Busriadi Bustamin
PAMBOANG,mandarnesia.com-Penolakan pemberhentian Kepala Dusun Timbogading di Desa Betteng, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, terus mendapat kecaman dari sebagian warga.
Salah satu warga Desa Timbogading yang meminta identitasnya disamarkan mengatakan, pemberhentian Kadus Timbogading bernama Samsidar, pertanggal 1 Januari 2020 dinilai tidak sesuai prosedur. Pasalnya pemberhentiannya tanpa surat rekomendasi dari Camat Pamboang.
“Hal ini semakin rumit karena pada saat pergantian camat, camat yang baru dilantik tanggal 2 Januari 2020, dan camat yang lama tidak pernah membenarkan adanya konsultasi kepala desa. Dan camat yang baru tidak pernah membuat surat rekomendasi karena belum dilantik pada 1 Januari 2020. Inilah yang menjadi persoalan,” katanya melalui pesan WhatsApp, Jumat (30/1/2020).
Padahal, BPD sudah mengadakan musyawarah sebanyak dua kali persoalan pemberhentian itu. Menurutnya, musyawarah pertama tidak dihadiri kepala desa dan hanya dihadiri oleh Babinsa, Sekdes, pendamping desa, Ketua BPD, anggota BPD, serta beberapa undangan dari tokoh masyarakat dan pemuda.
“Tapi tidak menemukan solusi karena tidak adanya informasi yang jelas dari kades. Lalu musyawarah yang kedua juga ada dua hal yang dimusyawarakan yang pertama mengenai anggaran dan yang kedua perihal pemberhentian perangkat desa. Tapi pada saat musyawarah perihal pemberhentian perangkat desa akan dilanjut, kepala desa meninggalkan forum dan bergegas pulang. Masyarakat menjadi emosi dan merasa tidak dihargai oleh kades, terjadilah suasana yang ricuh sampai hampir adu fisik dan aksi lempar kursi,” katanya.
“Ada isu yang mengatakan bahwa musyawarah masalah pemberhentian perangkat desa ini tidak akan pernah dihadiri kades, itulah yang menjadi kekecewaan masyarakat.”
Kata dia, masyarakat menilai ada beberapa poin dalam surat pemberhentian yang dinilai bukan pelanggaran. Seperti terdaftar sebagai tenaga honorer dan tidak kooperatif dalam keputusan musyawarah desa.
“Itu bukan pelanggaran karena tidak ada larangan honorer sebagai perangkat desa dan tidak kooperatif dalam keputusan musyawarah itu bisa saja terjadi karena kebebasan berpendapat. Masyarakat membandingkan justru kepala desa yang jarang ada ditempat bahkan sampai jarang berada di kantor (desa).”
BACA JUGA : https://mandarnesia.com/2020/01/polemik-pencopotan-kadus-di-pamboang/
Bahkan, dalam hal kerja bakti justru kepala dusun yang dicopot itulah yang paling aktif dalam melaksanakan kerja bakti.
: redaksi@mandarnesia.com