Pemakaian Alat Kontrasepsi Rendah di Sulbar

Reporter : Busriadi Bustamin

MAMUJU,mandarnesia.com- Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tahun 2019, masih memiliki berbagai issu dan permasalahan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Pertama, hasil capaian peserta KB Baru (PB) Per 31 Desember 2019 sebesar 24.034 akseptor (71,52%). Kabupaten Majene menempati Posisi Teratas (97,05%). Disusul Kabupaten Mamuju (90,06 %) dan Kabupaten  Pasangkayu (88,23 %). Kedua, hasil capaian Peserta KB Aktif (PA) Per 31 Desember 2019 sebesar 157.656 akseptor (124,70%).

“Kabupaten Mamuju menempati posisi teratas (133,51 %), disusul Kabupaten Polman (132,57 %) dan Kabupaten Mamasa (129,69 %),” kata Walfaidhin Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar saat menyampaikan sambutannya di acara Rankerda Banggakencana Tahun 2020, yang berlangsung di salah satu hotel di Mamuju, Kamis (5/3/2020).

Ketiga, realisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB Fisik Per 31 Desember 2019 sebesar (87,66%). Kabupaten Mamuju menempati Posisi Teratas (99,89%), disusul Kabupaten Mamuju Tengah (97,77%) dan Kabupaten Pasangkayu (96,43%). Keempat, realisasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB BOKB Per 31 Desember 2019 sebesar (96,98%). Kabupaten Majene menempati Posisi Teratas (100%), disusul KabupatenMamuju (99,57%) dan Kabupaten Mamuju Tengah (98,2%).

BACA:https://mandarnesia.com/2020/03/rankerda-banggakencana-dalam-era-milenial/

“Kelima, realisasi Pembentukan Kampung KB Per 31 Desember 2019 sebanyak 175 Desa yang tersebar di seluruh Kabupaten, termasuk di dalamnya 28 desa wilayah stunting. Oleh karena itu, intervensi di Kampung KB ini diharapkan senantiasa sinergis dengan pelaksanaan program MARASA (Mandiri, Cerdas, dan Sehat), sebagai salah satu program unggulan pemerintah provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur,” harap kelahiran Makassar,  28 September 1978, itu.

“Selanjutnya, beberapa issu dan permasalahan program Banggakencana, yaitu tingginya angka perkawinan usia anak, tingginya angka stunting yang berada urutan kedua nasional 41,6 persen sumber Riskesdas Kemenkes 2018, rendahnya pemakaian alat kontrasepsi modern (mCPR) 44,80 persen, sumber SKAP BKKBN 2019, dan tingginya angka kebutuhan ber-KB  yang Tidak Terpenuhi /Unmet Need 11,4 sumber  SKAP BKKBN 2019,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, tahun ini merupakan momentum pengumpulan data keluarga yang dikenal dengan nama Pendataan Keluarga (PK) 2020. Dimana, secara serentak dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, pada tanggal 1 hingga 30 Juni.

“Sulawesi Barat merupakan salah satu dari enam  provinsi, dimana sistem pendataan keluarga dilakukan dengan metode sensus, yaitu seluruh Kepala Keluarga yang berjumlah 346.761 KK akan didata dan dikunjungi dari rumah ke rumah oleh para dader pendata di tingkat Desa,” katanya.

Pendataan Keluarga 2020 akan mendata empat aspek, yaitu kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan anggota keluarga, dan secara keseluruhan terdiri atas 55 variabel yang digunakan.

Ketfot : Gambar direkam saat acara pengembangan isi pesan advokasi, promosi, dan KIE (Segmentatif dan Basis Data), Rabu 26 Februari 2020 lalu.