Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Biroksasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III Kemenpan-RB berkunjung ke Sulbar.
Kehadirannya bersama Tim di Sulbar untuk melihat seperti apa kemajuan pelaksanaan RB dan SAKIP di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca:https://mandarnesia.com/2019/09/akuntabilitas-kinerja-pemerintah-di-sulbar-yang-masih-rendah/
“Tugas kami memotret apa yang terjadi di lapangan, apakah sudah ada kemajuan, masih biasa-biasa saja atau mungkin ada daerah yang tidak punya komitmen, “kata Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Biroksasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III Naptalina, Selasa (10/9/2019).
Di Sulbar tim akan melakukan evaluasi terhadap pelaksaaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk pencapaian RB dan SAKIP.
“Jika dari hasil evaluasi tersebut masih belum baik, maka kami sampaikan rekomendasi perbaikan, begitupun juga jika sudah baik, maka kami akan sampaikan bahwa sudah baik,” pungkas Naptalina.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Kabupaten belum ada yang mendapatkan predikat baik dari penilaian RB dan Sakip.
Pemerintah perlu melakukan upaya yang serius dan intens untuk menginternalisasikan pelaksanaan RB dan SAKIP bagi Pemprov dan Pemkab di Sulbar.