Reporter: Sudirman Syarif
MAMUJU, mandarnesia.com — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat menargetkan angka prevelensi stunting di Sulbar turun menjadi 28, 49 persen di akhir Tahun 2022.
Kepala BKKBN Sulbar Nuryamin menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan, merupakan salah satu bentuk kolaborasi BKKBN Sulbar bersama Pemerintah Provinsi Sulbar dalam percepatan penurunan stunting di Sulbar.
“Mengingat persoalan yang saat ini kita hadapi sangat kompleks, maka semua pihak terkait harus dilibatkan. Pemerintah tidak bisa lagi jalan sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan semua pihak,” ujar Nuryamin di Hotel Maleo Mamuju, Selasa (22/11/2022).
Kegiatan tersebut juga menindaklanjuti laporan evaluasi PPS semester I di Sulbar oleh BPKP Sulbar. Laporan tersebut, pertama belum memprioritaskan secara spesifik upaya PPS dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
Kedua, belum melakukan sinkronisasi perencanaan penganggaran antar dinas provinsi, DPRD serta pemangku kepentingan melalui musrembang, rembuk stunting, dan berbagai skema pendanaan.
Ketiga, belum menyusun pedoman atau petunjuk teknis terkait PPS. Belum mengembangkan database perencanaan implementasi RAN PASTI. Belum menyusun laporan kinerja.
Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka stunting Sulbar berada di 33,8 persen. Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah tertinggi angka stunting di Sulbar dengan 36,0. Selanjutnya Kabupaten Majene di angka 35,7 persen disusul Kabupaten Mamasa berada di urutan ketiga tertinggi 33,7 persen, lalu Kabupaten Mamuju 30,3 persen, Kabupaten Pasangkayu 28,6 persen.
Sementara Kabupaten Mamuju Tengah dengan angka stunting terendah di Sulbar yakni 26,3 persen. (WM)