BOGOR — Apakah saat ini masyarakat masih percaya pada KPU? “Jawaban saya, masyarakat masih mempercayai KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan,” kata Arief Budiman.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat menyampaikan arahan pada Kelas Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi rangkaian agenda Rapat Pimpinan KPU dan jajaran KPU Provinsi se-Indonesia, yang berlangsung di Bogor Jawa Barat sejak Senin, 10 Februari 2020.
“Sebab publik mengetahui bahwa kesalahan atas masalah yang ada di KPU bukan dari kebijakan KPU. Bahwa kebijakan KPU selama ini tidak pernah dapat dipengaruhi oleh siapapun,” tegas Arief komisioner KPU RI dua periode ini di ruang Egypt IV Hotel Seroni, Selasa (11/2) siang.
“Maka sangat penting dalam proses rekrutmen adhoc saat ini KPU provinsi dan kabupaten harus merekrut orang yang memiliki catatan integritas yang baik dan terukur,” imbuhnya lagi.
Arief juga memerintahkan seluruh KPU Provinsi melakukan monitoring dan supervisi kabupaten berpilkada untuk memastikan proses rekrutmen PPK dan PPS berlangsung sesuai regulasi yang ada.
“Pastikan semua proses rekrutmen adhoc itu berlangsung dengan baik. Supervisinya sampai ke desa, ajak KPU Kabupaten untuk melakukan itu,” desak Arief.
Koordinator Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat, Adi Arwan Alimin menyampaikan rekrutmen PPK adhoc pemilihan 2020 sedang berlangsung. Empat KPU kabupaten berpilkada di Sulawesi Barat juga tengah menyiapkan seleksi adhoc PPS.
Pada Rapim I 2020 ini jajaran komisioner KPU Provinsi Sulbar: Rustang; Farhanuddin; Said Usman Umar; Adi Arwan Alimin; dan Sukmawati M. Sila hadir bersama sekretaris Dr. Bakhtiar. Selasa pagi hingga petang berlangsung rapat tiap divisi untuk mematangkan program tahun 2020.
(Rilis)
: redaksi@mandarnesia.com