Kominfo Sulbar: Soal TA Gubernur Belum Ada Keputusan Resmi

Mustari Mula, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemprov Sulbar

MANDARNESIA.COM, Mamuju — Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemprov Sulbar, Mustari Mula, meluruskan isu pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur. Serta delapan program yang dicanangkan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Dr. Bahtiar Baharuddin.

Delapan pogram ini (lihat insert) menurut Mustari Mula tak jauh berbeda dengan program penjabat sebelumnya. Seperti pelaksanaan dan mengawal Pilkada Serentak, stabilitas sosial politik dan keamanan serta menjaga inflasi di Sulbar.

Sementara program lainnya disebut telah sejalan dengan program Pemprov Sulbar, seperti upaya meningkatkan investasi di Sulbar, penyanggah IKN, ketahanan pangan serta pengentasan kemiskinan.

“Jika kita menelaah dan memahami lebih dalam, saya rasa program Pj Gubernur telah menyesuaikan dengan pemprov Sulbar 2024, dan apa yang menjadi perintah dari pusat,” ujar Mustari Mula via rilis yang diterima mandarnesia.com, Selasa (27/5/2024) sore.

Sementara itu mengenai isu pengangkatan Tenaga Ahli, Mustari mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan resmi, meskipun sudah jelas diatur dalam Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tim Ahli Gubernur.

“Mengenai isu ini tidak benar, karena sampai sekarang belum ada ditetapkan jumlah TA Pj.Gubernur Sulbar dalam bentuk Keputusan secara resmi,” kata Mustari.

Jelasnya, sebagaimana Pergub 42, pengangkatan Tim Ahli Gubernur dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Tim Ahli Gubernur dapat berasal dari ASN atau Non-ASN yang profesional.

Mengenai program gerakan menanam, lanjut Mustari, itu semata-mata kepedulian dari Pj Bahtiar dan Pemprov Sulbar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sumber pertanian lainnya.

“Pj Bahtiar tak menampik bahwa sumber pertanian Sulbar lainnya juga berasal dari kakao, sawit, kopi dan lainnya. 2000 pohon sukun yang telah ditanam oleh Pj Gubernur bersama pemprov Sulbar itu sama sekali tak menyentuh dana APBD, melainkan bibit yang didapatkan dari jaringan Pj Gubernur. Penanaman sukun dapat juga dikaitkan dengan pelestarian alam,” terang Mustari. (*)