Jaga Sinergisitas, Permudah Regulasi

Semua harus mendengar dan mengerti. Semua harus bersinergi bersama, tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi saling menjegal. Stop! Jokowi meminta, semua harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik sangat bagus, harus dirawat dan dijaga. Semua menjalankan kegiatan masing-masing untuk menjaga kerukunan sosial. Masih kata Presiden, soal defisit transaksi berjalan, ia menitip pesan kalau ada investasi berorientasi ekspor, sudah tutup mata tanda tangani saja secepatnya karena itu akan membantu membuka lapangan pekerjaan.

Menurutnya, ke depan semua sudah harus mengarah untuk menciptakan lapangan kerja, kalau ada investasi ke daerah bukan hanya urusan Gubernur, Bupati dan Walikota, tetapi semua, baik itu kejaksaan, TNI dan Polri, sehingga iklim investasi itu muncul. Disebutkan, bahwa yang terjadi saat ini ekspor Indonesia kalah jauh dengan negara-negara di Asia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kalah. Seperti saat ini, 33 perusahaan besar akan berpindah dari Tiongkok, 22 pindah ke Vietnam dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, Thailand dan lainnya.

“Kok Indonesia tidak dapat, ini ada apa. Ini karena ruwetnya perizinan di pusat termasuk di daerah, dan sebentar lagi akan saya potong. Oleh karena itu, perizinan harus dipermudah, regulasi birokrasi harus disederhanakan dan dipangkas agar lebih mempermudah organisasi. Pastikan juga di perizinan tidak ada pungli,”sebutnya.

Ia pun mengingatkan agar kecepatan dalam bekerja dan melayani sangat penting bagi. Para Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, pengadilan sudah harus mendukung.
“Jangan menggigit orang yang benar, kalau salah silahkan digigit, yang penting jangan salah gigit. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada penegak hukum yang menghukum pejabat yang berinovasi dan memeras pelaku usaha,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan kembali kecepatan dalam bekerja dan melayani sehingga sangat penting bagi semua penegak hukum untuk mendukung. Sebelum arahan dari Presiden, diawali dengan penyampaian dari Mendagri, Tito Karnavian, bahwa Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda digelar dalam rangka sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Forkopimda.

Apa yang dilakukan oleh Presiden lima tahun ke depan yang ada dalam lima prioritas kerja Jokowi-Ma’ruf, antara lain, pertama, pembangunan SDM menjadi prioritas, kedua, pembangunan infrastruktur dilanjutkan, ketiga segala bentuk kendala regulasi harus kita potong dan kita pangkas, keempat penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran, dan kelima adalah transformasi ekonomi. Visi misi itulah yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

“Presiden memerintahkan kepada seluruh Gubernur untuk menjabarkan visi misi itu, dan yang memiliki peran sangat penting adalah pemerintah daerah, karena hampir semua persoalan ada di daerah. Inilah pentingnya sinergisitas dalam mendukung Indonesia Maju,” sebut Tito.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, ada beberapa poin yang disampaikan Presiden, tetapi intinya bagaimana mempercepat pelayanan agar perekonomian semakin maju, karena disinyalir banyak investasi yang mau masuk tetapi lari keluar. Dicontohkan ada 33 perusahaan dari luar akan masuk tapi 26 malah lari ke vietnam, selebihnya kamboja, malaysia, Thailand, itu karena pengurusan berbelit-belit, maka itu yang perlu diperbaiki.

“Yang lain adalah persoalan hukum, jangan selalu ada persoalan hukum, harus ada kepastian hukum. Bahasa kasarnya adalah jangan ini birokrasi diperas, bagaimana caranya dicarikan salah, dicarikan lubang agar yang lain-lain dapat kesempatan. Tetapi, saya liat respons dari teman -teman aparat penegak hukum sudah merespons dengan baik dan akan memperbaiki ke depan,” sebut Ali Baal.

Terkait arahan Presiden untuk tidak terlalu memperbanyak Perda, disampaikan bahwa presiden memang meminta untuk mengurangi, dan tidak terlalu lama prosesnya dalam membuat Perda ataupun Pergub.
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi sangat merespons baik arahan Presiden terutama bagaimana iklim investasi sedini mungkin bisa digampangkan karena kalau investasi bagus tentu perekonomian di daerah juga bagus, dan memang tidak bisa berdiri satu elemen saja tetapi semua elemen mulai dari Gubernur, Bupati, DPRD, Forkopimda harus bergandengan, minimal setahun dua tahun dilaksanakan.

Terkait arahan untuk tidak memperbanyak Perda dan studi banding, Suraidah menyampaikan bahwa di satu sisi studi banding dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan di daerah tersebut.
“Kalau saya kan dari DPRD, jangan juga tidak studi banding karena kita melihat bagaimana penerapannya dan ada kajian-kajian ketika kita studi banding,” sebut legislator Demokrat itu.