Jaga Sinergisitas, Permudah Regulasi

Laporan: Dian Afrianty

PRESIDEN Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019. Hadir 2,963 peserta terdiri dari Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, Kajati, Kajari seindonesia.

“Ini merupakan pertemuan terlengkap. Saya ingin semua sambung satu-satu garis dari pusat ke daerah. Mengelola negara sebesar negara kita tidaklah mudah. Penting sekali sinergisitas dan hubungan harmonis Forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajati, Gubernur dengan Pengadilan Tinggi, penting sekali dijaga, ada masalah dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat penting, kalau ada salah satunya, tidak rukun, akan mempengaruhi tensi di daerah dan menjadi masalah besar,” kata Jokowi, Rabu (13/11/2019).

Jokowi juga menegaskan sudah menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung kalau ada persoalan hukum dan sudah jelas keliru, sejak awal diingatkan dulu.

“Tidak boleh lagi seperti ini. Harus kita akhiri. Yang berkaitan dengan kebijakan, jangan ada kebijakan yang diskriminasi, dicari-cari tahu salahnya, kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari, namanya pekerjaan itu kan banyak sekali. Saya beri contoh, di DKI ada 57 ribu mata anggaran, kalau ada salah segera diingatkan,” pungkasnya.

Jokowi mengingatkan Gubernur, Walikota, Bupati untuk melaksanakan program lebih awal. Inilah yang kita harapkan, perubahan cara pikir kita dalam bentuk pelayanan pada masyarakat. Seperti pengadaan lelang barang dan jasa, kenapa tidak dimulai lelang pengadaan bulan Januari, kenapa sampai September baru lelang, ada apa? Itulah sehingga kualitas barang yang dihasilkan pasti menjadi jelek. Ada pekerjaan konstruksi senilai Rp31 triliun, baru dikerjakan bulan November, mau jadi apa pekerjaan itu.

“Tidak heran kalau ada gedung ambruk karena pekerjaan hanya dua bulan, kenapa tidak dilelang sejak Januari, pelaksanaan Maret dan selesai Bulan Agustus. Kepada pemerintah pusat saya tegaskan setelah penyerahan DIPA yang mengelola pekerjaan besar untuk segera melakukan tender,” sebutnya disambut tepuk tangan peserta.

Pada pertemuan tersebut, Jokowi mengingatkan kepada Gubernur, Ketua DPRD, Bupati dan Walikota, jangan banyak-banyak buat Pergub, Perbup, Perwali. Ia menilai negara ini sudah banyak aturan, banyaknya peraturan akan membuat rakyat semakin rumit dan memberatkan masyarakat.
“Stop! Negara ini bukan negara peraturan. Sedikit-sedikit diatur, dikit-dikit diatur.

Akhirnya nanti malah terjerat sendiri, dan tidak cepat dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada, padahal saat ini kita harus fleksibel, respons cepat terhadap perubahan. Saya memahami dalam pembuatan sebuah Perda pasti ada kunjungan kerja (kunker) dan studi banding. Dan di kunker itu apa adanya, saya juga ngerti. Sudahlah, stop mengeluarkan Perda-perda yang justru membebani rakyat,” tandasnya.